Amerika Serikat menghadapi penolakan di Dewan Keamanan PBB atas usulan pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Gaza. | Anadolu

Amerika Serikat menghadapi penolakan yang meningkat terhadap usulan pembentukan pasukan stabilisasi internasional di Gaza dalam pembahasan Dewan Keamanan PBB pekan ini. Rusia, China, dan sejumlah negara Arab keberatan terhadap elemen kunci dalam rancangan resolusi yang dikaitkan dengan rencana perdamaian pemerintahan Trump untuk wilayah tersebut.

Rancangan resolusi itu mulai diedarkan Washington pekan lalu dan mengusulkan mandat bagi pasukan stabilisasi hingga akhir 2027. 

Pasukan tersebut dirancang bekerja bersama Dewan Perdamaian, struktur pemerintahan transisi yang bertugas menangani rekonstruksi, keamanan, serta pengelolaan Gaza pascaperang. Namun, sebagian besar keberatan muncul dari tidak adanya peran transisi yang jelas untuk Otoritas Palestina.

Menurut laporan Associated Press serta sumber diplomatik yang dikutip PBS dan Times of Israel, Rusia dan China meminta agar Dewan Perdamaian dihapus sepenuhnya dari dokumen. 

Pada Kamis lalu, Moskwa mengajukan rancangan tandingan yang meminta Sekretaris Jenderal PBB mengidentifikasi opsi pasukan stabilisasi, tetapi tanpa mekanisme pemerintahan transisi seperti yang diusulkan AS.

Keberatan juga datang dari Aljazair dan Uni Emirat Arab. Abu Dhabi menyebut rencana tersebut belum memiliki kerangka operasional yang jelas. Anwar Gargash, penasihat presiden UEA, mengatakan pihaknya tidak akan bergabung dalam kondisi sekarang dan menyebut adanya kekhawatiran mengenai meningkatnya pengaruh Qatar dan Turki dalam proses rekonstruksi.

Dalam versi revisi yang dirilis Rabu malam, AS mempertahankan bahasa terkait Dewan Perdamaian namun menambahkan klausul yang lebih eksplisit mengenai jalur menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina setelah reformasi Otoritas Palestina dan pembangunan kembali Gaza dinilai “memadai”.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan pihaknya masih optimistis. “Kami membuat kemajuan yang baik pada bahasa resolusi, dan mudah-mudahan kami akan segera mengambil tindakan,” ujar Rubio kepada wartawan saat menghadiri KTT G7 di Kanada, seperti dikutip Anadolu Agency.

Misi AS untuk PBB dalam pernyataan terpisah menyebut bahwa penundaan dan manuver politik selama negosiasi akan membawa “konsekuensi nyata bagi penduduk sipil di Gaza”. Pernyataan itu menegaskan kembali bahwa gencatan senjata yang berlaku saat ini “rapuh” dan Dewan Keamanan didesak bersatu.

Hingga kini belum jelas negara mana yang bersedia mengirim pasukan jika mandat disahkan. AS telah melakukan pendekatan informal ke sejumlah negara seperti Indonesia, Mesir, Turki, Qatar, dan Azerbaijan. 

Washington juga menegaskan pasukan AS tidak akan dikerahkan langsung di Gaza, meski peran koordinasi operasi disebut tetap terbuka melalui komando regional.

Pembahasan di Dewan Keamanan akan berlanjut pekan depan sambil menunggu revisi lanjutan dan kemungkinan kompromi antara pemegang veto serta negara-negara anggota lain.