Ratusan ribu buruh akan demo tuntut UMP 2026 naik lebih tinggi. KSPI ajukan 3 skema kenaikan upah, aksi berlangsung di 20 kota industri. | AFP/Juni Kriswanto

Ratusan ribu buruh dari berbagai daerah dijadwalkan turun ke jalan pada 22 November 2025 untuk memprotes rencana pemerintah yang disebut hanya akan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sekitar 3,75 persen. 

Aksi yang dipimpin Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu akan berlangsung di sedikitnya 20 kota industri, termasuk Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Batam, dan Medan. Di Jakarta, massa diproyeksikan berkumpul di Istana Negara atau Gedung DPR/MPR. Demonstrasi disebut berpotensi berlanjut hingga 23 November.

Aksi besar ini digelar sehari setelah jadwal pengumuman resmi UMP 2026 yang ditetapkan pemerintah pada 21 November. 

KSPI menilai formula yang diusulkan Kementerian Ketenagakerjaan melalui penggunaan indeks tertentu (alfa) 0,2 menghasilkan kenaikan yang terlalu rendah, tidak sesuai kondisi kebutuhan buruh, serta tidak mencerminkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers virtual pada Selasa (18/11/2025) menjelaskan proyeksi kenaikan 3,75 persen muncul dari perhitungan inflasi 2,65 persen, pertumbuhan ekonomi 5,12 persen, dan alfa 0,2. “Dengan rumus Menaker, kenaikan upah minimum hanya 3,75 persen. Angka ini jelas ditolak buruh,” ujar Said.

KSPI ajukan tiga skema kenaikan UMP

KSPI menawarkan tiga opsi kompromi kepada pemerintah. Opsi pertama ialah kenaikan 6,5 persen, mengikuti kebijakan Presiden Prabowo Subianto pada penetapan UMP 2025. Said menyebut angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun depan “tidak jauh berbeda” sehingga usulan tersebut dinilai realistis.

Opsi kedua adalah kenaikan 7,77 persen dengan menggunakan alfa 1,0. Adapun opsi ketiga mengusulkan kenaikan antara 8,5–10,5 persen, dengan alfa berkisar 1,0 hingga 1,8. Usulan ini merujuk pada pemberitaan Bisnis Indonesia, Viva, dan Metro TV.

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai permintaan alfa 1,0 tidak relevan dengan kemampuan dunia usaha. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo DKI Jakarta Nurjaman menyebut angka tersebut “tidak masuk akal” karena seolah menempatkan seluruh pertumbuhan ekonomi sebagai kontribusi pekerja.

Pengumuman UMP terancam mundur

Sejumlah laporan CNBC Indonesia dan Bisnis Indonesia menyebutkan pembahasan formula perhitungan UMP 2026 belum mencapai kata sepakat di Dewan Pengupahan Nasional. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah masih melakukan pembahasan intensif. 

“Kami masih menunggu hasil final dari dewan pengupahan,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Akibat perdebatan itu, pengumuman UMP 2026 yang sebelumnya dijadwalkan pada 21 November disebut berpotensi mundur hingga Desember. Sejauh ini, pemerintah belum memastikan jadwal baru.

Ancaman mogok nasional dua hari

Selain aksi 22 November, KSPI juga menyiapkan mogok nasional pada pertengahan Desember 2025. Aksi tersebut diperkirakan melibatkan lima juta buruh dari sekitar 5.000 pabrik di 300 kabupaten/kota industri, sebagaimana diberitakan Liputan6, DetikFinance, dan Katadata.

“Jika formula tetap merugikan buruh, kami akan melakukan mogok nasional dua hari,” kata Said.

Sejumlah serikat pekerja daerah melaporkan telah mengeluarkan instruksi mobilisasi. Demonstrasi 22 November akan menjadi salah satu aksi terbesar dalam beberapa tahun terakhir, berlangsung di tengah proses negosiasi yang belum tuntas antara pemerintah, buruh, dan pengusaha.