Purbaya Yudhi Sadewa, yang menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terlibat perdebatan terbuka dengan anggota Komisi XI DPR RI terkait fenomena meningkatnya pekerja Indonesia di luar negeri. Perdebatan berlangsung dalam rapat kerja di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/11/2025), ketika Purbaya menilai arus tenaga kerja ke luar negeri sebagai tanda kegagalan negara menyediakan lapangan kerja domestik, sementara sebagian anggota DPR berpandangan sebaliknya.

Perbedaan pandangan mencuat saat anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Gerindra, Kardaya Warnika, menyebut bekerja di luar negeri adalah pilihan rasional masyarakat demi pendapatan yang lebih tinggi. 

Ia mencontohkan upah minimum regional (UMR) di Jepang yang mencapai sekitar Rp49 juta per bulan, Korea Selatan Rp30 juta, dan Taiwan Rp20 juta, merujuk data yang ia sampaikan dalam forum. 

“Biarkan saja mereka, itu kehendak sendiri. Yang penting kan kesejahteraan,” ujar Kardaya.

Purbaya menanggapi bahwa kondisi tersebut tidak bisa dilihat semata sebagai preferensi ekonomi pekerja, melainkan indikator lemahnya penciptaan lapangan kerja di dalam negeri, terlebih saat ekonomi sedang melambat. 

“Banyak anak yang kerja di luar negeri itu karena kegagalan kita menciptakan lapangan kerja di dalam negeri,” kata Purbaya dalam rapat tersebut.

Ia menegaskan pemerintah memiliki target jangka panjang agar Indonesia bisa mencapai tingkat kesejahteraan tinggi tanpa harus mengandalkan migrasi tenaga kerja. 

“Target kita bukan mindahin orang ke sana supaya di sana hidup enak, tapi kita membuat di sini bagus suasananya sehingga di sini kita juga bisa hidup lebih enak tanpa harus ke luar negeri,” ujarnya.

Program vokasi dan ketimpangan ekonomi

Dalam penjelasannya, Purbaya menyebut pemerintah sudah menyiapkan program vokasi berskala besar untuk berbagai bidang, mulai dari welder hingga hospitality, yang akan mulai berjalan pada 2026. Program tersebut diharapkan menciptakan lebih banyak peluang kerja domestik dan meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie OFP, menyoroti masalah lain yang dinilai turut mendorong masyarakat mencari pekerjaan di luar negeri, yakni ketimpangan ekonomi. 

Ia merujuk target Gross National Income (GNI) per kapita 2025 dalam RPJMN sebesar US$5.410, setara sekitar Rp7,48 juta per bulan yang dinilai masih jauh di atas garis kemiskinan Indonesia pada 2025 sebesar Rp609.160 per bulan.

Suasana rapat beberapa kali mencair, terutama ketika Purbaya melontarkan candaan soal budaya senioritas di Institut Teknologi Bandung (ITB), almamater yang juga ditempuh Kardaya dan Dolfie. 

“Ini isi di kepala saya isinya kira-kira gitu Pak, sebagai orang ITB. Bapak orang ITB juga kan. Sebagai senior, pasti Bapak mendukung saya,” ujar Purbaya yang disambut riuh peserta rapat.

Selain isu pekerja migran, rapat tersebut juga membahas evaluasi kinerja APBN Triwulan III 2025. Purbaya menjelaskan penerimaan pajak mengalami tekanan hingga September 2025, termasuk dari sektor-sektor utama yang belum pulih secara optimal.