Purbaya Yudhi Sadewa meminta media lebih vokal mengawasi pemerintah dan menilai pelemahan kritik turut berdampak pada perlambatan ekonomi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik terbuka kepada industri media yang dinilainya kurang vokal mengawasi pemerintah. Kritik itu disampaikan usai menghadiri Run For Good Journalism 2025 yang digelar Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred) di Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, Minggu, 16 November 2025.

Menurut Purbaya, lemahnya kontrol publik melalui pers membuat perbaikan kebijakan berjalan lambat dan berdampak pada perlambatan ekonomi. 

“Saya lihat beberapa tahun ini jurnalisnya mingkem semuanya, kurang galak, enggak pernah kasih kritik. Akibatnya, ekonomi kita susah,” kata Purbaya di hadapan sekitar 350 jurnalis dan pemimpin redaksi.

Pernyataan itu muncul setelah sejumlah pimpinan media menyampaikan keluhan ihwal turunnya pendapatan industri. Purbaya menanggapi dengan membalik pertanyaan tersebut. “Ya itu karena Anda kemarin-kemarin nggak protes cukup banyak sehingga ekonomi jatuh, Anda diam aja,” ujarnya.

Kritik tersebut muncul di tengah pelemahan bisnis media nasional. Data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menunjukkan lebih dari 1.200 pekerja media terdampak PHK sejak 2023 hingga awal 2025, sebagian besar karena penurunan iklan dan biaya operasional yang membengkak. Pendapatan iklan media tradisional diperkirakan turun 25–30 persen pada 2025 dibanding tahun sebelumnya.

Ketua AJI Indonesia, Nany Afrida, menyebut kondisi pekerja media masih memprihatinkan. Ia menjelaskan survei AJI Jakarta mendapati upah layak jurnalis di wilayah Jabodetabek berada di kisaran Rp9,1 juta per bulan, namun lebih dari 90 persen pekerja menerima gaji di bawah angka tersebut.

Di forum yang sama, Forum Pemred memperkenalkan inisiatif No Tax for Knowledge sebagai langkah untuk mendorong keberlanjutan bisnis media yang dinilai berperan menjaga kualitas informasi publik. 

Ketua Forum Pemred, Retno Pinasti, mengatakan skema relaksasi pajak hanya berlaku bagi media terverifikasi yang memenuhi standar jurnalistik.

“Supaya kita semua sustain, dan negara ini punya informasi serta edukasi yang baik untuk seluruh masyarakat dan generasi ke depan,” ujar Retno.

Purbaya menyatakan terbuka dengan usulan tersebut namun meminta industri tidak kehilangan fungsi kontrol sosial. 

“Ke depan mesti kritik, kasih masukan biar kita enggak jatuh lagi ekonominya. Kalau saya salah, tolong kasih koreksi biar arahnya benar,” ucapnya.

Dalam sejumlah kesempatan sebelumnya, Purbaya menilai perlambatan ekonomi dipengaruhi beberapa faktor, termasuk lambatnya penyerapan anggaran kementerian dan lembaga. 

Ia juga menyoroti kebijakan moneter yang dianggap mendorong dana perbankan parkir di instrumen Bank Indonesia ketimbang mengalir ke kredit sektor riil.

Sejauh ini, kritik Purbaya memicu respons dari DPR, terutama Komisi XI, yang meminta kementerian lebih berhati-hati dalam menyampaikan komentar mengenai lembaga lain. Purbaya menyebut sikapnya bagian dari upaya mempercepat pelaksanaan anggaran pemerintahan.

Meski demikian, ia masih menyampaikan optimisme terhadap prospek ekonomi nasional. Ia memperkirakan pertumbuhan kuartal IV-2025 berada di kisaran 5,6–5,7 persen dan berpotensi mencapai 6 persen pada 2026 apabila instrumen kebijakan berjalan sesuai target.