Logo perusahaan energi Lukoil terlihat di fasilitas mereka di Osinniki, Rusia (4 April 2016). | Depositphotos

Pemerintahan Donald Trump pada Jumat (14/11/2025) mengeluarkan lisensi terbatas yang memungkinkan perusahaan asing dan AS melakukan negosiasi dengan Lukoil terkait penjualan aset luar negeri perusahaan minyak Rusia tersebut. 

Kebijakan ini berlaku hingga 13 Desember dan menjadi pengecualian dari sanksi energi yang diumumkan pada Oktober lalu, yang bertujuan menekan pembiayaan perang Moskwa di Ukraina. Otorisasi diberikan melalui lisensi umum dari Departemen Keuangan AS.

Dalam dokumen regulasi yang dilaporkan Reuters dan beberapa media energi internasional, izin tersebut membolehkan calon pembeli meneken dokumen awal seperti memorandum of understanding. 

Namun, transaksi final tetap harus melalui lisensi spesifik tambahan dan tunduk pada syarat pemutusan penuh kendali Lukoil dari aset yang dilepas. Dana hasil penjualan diwajibkan masuk ke rekening escrow yang dibekukan dan tidak dapat diakses selama sanksi masih berlaku.

Langkah ini muncul setelah kegagalan kesepakatan sebelumnya yang diajukan perusahaan dagang komoditas Gunvor, yang diblokir Washington menyusul tuduhan kedekatan dengan Kremlin. 

Sejumlah perusahaan telah menyatakan minat membeli aset Lukoil, termasuk firma ekuitas swasta asal AS Carlyle, Shell, dan KazMunayGas milik pemerintah Kazakhstan. Portofolio yang ditawarkan mencakup kilang di Eropa, saham di ladang minyak Kazakhstan, Irak, dan Meksiko, serta jaringan ritel SPBU global dengan nilai sekitar US$22 miliar.

Pemerintah AS menjelaskan kebijakan ini ditujukan untuk menjaga pasokan energi sekutu tanpa memberikan akses finansial langsung kepada Moskwa. Departemen Keuangan juga memasukkan pengecualian tambahan yang mengizinkan operasi entitas Lukoil di Bulgaria, termasuk kilang Burgas, hingga 29 April 2026. 

Selain itu, transaksi yang terkait Konsorsium Pipa Kaspia (CPC) tetap diperbolehkan, mengingat jalur itu mengangkut sekitar 1,6 juta barel minyak per hari dari Kazakhstan melalui wilayah Rusia.

“Kami memperhitungkan kebutuhan keamanan energi mitra internasional tanpa memberikan keuntungan bagi pemerintah Rusia,” ujar pejabat Departemen Keuangan dalam keterangan resmi yang dikutip Reuters.

Namun, kebijakan ini menuai kritik dari sejumlah analis kebijakan luar negeri dan sanksi internasional. Edward Fishman, mantan pejabat sanksi AS dan kini akademisi di Universitas Columbia, mengatakan langkah ini berpotensi melemahkan tekanan terhadap Moskwa. 

“Sanksi tidak akan menghentikan perang, tetapi akan mengekspos kerentanan Eropa,” ujarnya dalam wawancara yang dikutip Modern Diplomacy.

Lembaga think tank Center for Strategic and International Studies (CSIS) dalam analisis terbarunya menyebutkan potensi celah kebijakan akibat pendekatan yang dinilai transaksional. 

Laporan tersebut memperingatkan bahwa Rusia memiliki rekam jejak melewati pembatasan melalui perusahaan cangkang dan pola oil laundering, sehingga efektivitas sanksi bergantung pada penegakan yang ketat.

Sanksi energi 22 Oktober lalu merupakan tindakan pertama terkait Rusia di periode kedua Trump setelah upaya negosiasi gencatan senjata gagal. Lukoil dan Rosneft selama ini menyumbang lebih dari setengah produksi minyak Rusia dan menjadi sumber hampir seperempat pendapatan anggaran federal negara tersebut.

Sejauh ini pemerintah belum memberi detail lanjutan terkait lisensi negosiasi lanjutan maupun daftar calon pembeli yang akan disetujui.