PLN memproyeksikan kebutuhan investasi Rp3.000 triliun untuk menjalankan RUPTL 2025–2034, termasuk pembangunan 69,5 GW pembangkit, perluasan jaringan transmisi, dan percepatan elektrifikasi wilayah 3T. | PLN

PT PLN (Persero) membutuhkan investasi sekitar Rp3.000 triliun untuk merealisasikan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Hal itu disampaikan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam acara Electricity Connect 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC), Rabu. 

RUPTL terbaru menargetkan penambahan kapasitas pembangkit 69,5 gigawatt, dengan 76 persen berbasis energi baru terbarukan (EBT), sebagai bagian dari percepatan transisi energi nasional.

PLN menyebut kebutuhan investasi jumbo ini muncul karena skala pembangunan infrastruktur yang besar, mulai dari 48.000 kilometer jaringan transmisi hingga gardu induk berkapasitas 109.000 MegaVolt-Ampere. 

Program tersebut menjadi fondasi penyediaan listrik jangka panjang, sekaligus menopang target kemandirian energi dan pengurangan ketergantungan pada pasokan berbasis impor, sebagaimana dilaporkan Antara dan Viva.

“PLN tidak mungkin menanggung ini sendirian. Satu-satunya cara bergerak maju adalah melalui kolaborasi,” ujar Darmawan dalam keterangannya.

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menjelaskan bahwa percepatan pembangunan kelistrikan menjadi kunci untuk mencapai visi ekonomi Presiden Prabowo Subianto, termasuk target pertumbuhan delapan persen dalam lima tahun. 

“Tidak ada cerita pertumbuhan ekonomi delapan persen tanpa kelistrikan yang optimal,” kata Qodari merespons implementasi RUPTL.

Di sisi lain, pemerintah juga mempercepat elektrifikasi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian ESDM Jisman Hutajulu menyebut rasio elektrifikasi PLN sudah mencapai 98,54 persen, namun masih ada lebih dari 10.000 lokasi 3T yang belum menerima layanan penuh.

Program percepatan elektrifikasi bakal difokuskan pada 10.068 lokasi prioritas dalam lima tahun, mencakup sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. 

Untuk mendukungnya, pemerintah memerlukan anggaran sekitar Rp61 triliun, termasuk Rp2,5 triliun untuk pemasangan listrik gratis bagi rumah tangga tidak mampu. Program ini telah menjangkau 155.000 rumah tangga dalam tiga tahun terakhir, dengan target perluasan hingga 255.000 rumah tangga tahun ini.