Kereta cepat Whoosh. (KCIC)

Pemerintah membuka peluang memberikan subsidi melalui skema Public Service Obligation (PSO) bagi operasional Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. Langkah ini tengah dikaji untuk membantu menjaga keberlanjutan finansial proyek senilai Rp118 triliun tersebut.

CEO Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan hal itu seusai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025). 

“Untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi yang memang public service obligation-nya akan ditanggung pemerintah, dan juga ada sarananya ini akan ditanggung bersama-sama,” ujar Rosan kepada wartawan.

Ia menegaskan, skema PSO untuk Whoosh masih dalam tahap kajian. Pemerintah belum menetapkan besaran maupun bentuk subsidi yang akan diberikan. 

Menurut Rosan, kebijakan ini mengacu pada ketentuan bahwa prasarana transportasi massal menjadi tanggung jawab negara, sementara sarana dan operasional dapat dikelola BUMN atau pihak swasta.

Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden Prabowo menegaskan komitmennya menyelesaikan persoalan utang proyek kereta cepat. Dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru sehari sebelumnya, Selasa (4/11/2025), Prabowo menyebut pemerintah akan menanggung kewajiban finansial proyek tersebut. 

“Tidak usah khawatir ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” kata Prabowo.

Presiden juga menyebut pemerintah perlu mencicil utang proyek sekitar Rp1,2 triliun per tahun. Komitmen itu disampaikan di tengah sorotan publik terhadap beban finansial proyek yang membengkak sejak tahap pembangunan.

Kereta Cepat Whoosh yang mulai beroperasi pada Oktober 2023 dibangun sejak 2016 dengan biaya awal US$6,02 miliar. Nilai itu melonjak menjadi US$7,27 miliar atau sekitar Rp118 triliun akibat pembengkakan biaya (cost overrun). Sekitar 75 persen pembiayaan berasal dari pinjaman China Development Bank dengan bunga 2 persen per tahun untuk utang pokok dan 3,4 persen untuk tambahan pembiayaan.

Kondisi tersebut menekan keuangan konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang mencatat kerugian hingga Rp4,19 triliun pada 2024. 

Pemerintah kini mempertimbangkan skema PSO sebagai opsi untuk menstabilkan operasional Whoosh, seiring arahan Presiden agar layanan kereta cepat tetap beroperasi tanpa membebani publik.