Pemerintah membuka kemungkinan penggunaan APBN untuk membantu menyelesaikan utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) senilai Rp116 triliun. (KCIC)

Pemerintah akhirnya membuka kemungkinan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membantu penyelesaian beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang mencapai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp116 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, negara akan hadir mencari solusi restrukturisasi keuangan bagi proyek strategis nasional tersebut.

“Pemerintah, APBN, pasti akan jadi bagian. Tetapi untuk spesifikasinya akan disampaikan di kesempatan lain,” ujar AHY usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa APBN tidak akan digunakan untuk menutup utang proyek yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tersebut.

Presiden Prabowo Subianto disebut telah memerintahkan sejumlah menteri untuk segera mencari solusi atas beban utang jumbo proyek kereta cepat itu. Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Negara pada 29 Oktober 2025, yang dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta CEO Danantara, Rosan Roeslani.

“Tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan kereta cepat Jakarta–Bandung, tentu negara, pemerintah akan hadir dan kita melibatkan semua pihak,” kata AHY usai melaporkan hasil rapat koordinasi lintas kementerian kepada Presiden.

Rapat yang dipimpin AHY itu juga dihadiri Menteri Perhubungan, pejabat Kementerian Koordinator Perekonomian, dan perwakilan Kementerian Keuangan. Pemerintah, kata dia, sedang merancang skema baru untuk menata ulang struktur pembiayaan Whoosh.

Menurut AHY, pemerintah tengah mendesain model pengelolaan baru yang memisahkan operasional bisnis dengan infrastruktur agar lebih efisien dan berkelanjutan. 

“Akan ada sharing responsibility, ada burden sharing,” jelasnya.

Negosiasi restrukturisasi utang dengan pihak China Development Bank (CDB) juga masih berlangsung. AHY enggan membeberkan detail pembicaraan tersebut demi menjaga ruang negosiasi.

Proyek Whoosh yang mulai beroperasi pada 2023 ini menghadapi tekanan finansial berat. Sekitar 75 persen dari total pembiayaan proyek bersumber dari pinjaman CDB dengan bunga 2 persen per tahun dan tenor 40 tahun. 

Meskipun pendapatan dari tiket dinilai cukup untuk menutup biaya operasional, jumlahnya masih jauh dari cukup untuk membayar cicilan utang tahunan sekitar Rp2 triliun.

Pemerintah memastikan penyelesaian masalah keuangan Whoosh menjadi prioritas sebelum melanjutkan ekspansi jaringan kereta cepat ke wilayah lain. Rencana jalur lanjutan Jakarta–Surabaya hingga Banyuwangi akan dilanjutkan setelah restrukturisasi keuangan rampung.

“Semua kementerian mengambil peran untuk mencari solusi terbaik,” ujar AHY. “Yang terpenting, proyek strategis ini tetap beroperasi dengan sehat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.”