Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan Badan Gizi Nasional (BGN) dilarang memakai bahan impor dalam program Makan Bergizi Gratis. (Kemenko PM)

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menegaskan Badan Gizi Nasional (BGN) dilarang menggunakan bahan impor dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Instruksi tersebut disampaikan Muhaimin saat meninjau Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (5/11/2025).

“Sebagai pengawas BGN, saya minta BGN memastikan tidak ada satu barang pun yang impor, baik bahan pangan maupun peralatan dapur MBG,” ujar Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin, dikutip dari keterangan resmi Kemenko PM.

Muhaimin menjelaskan, kebijakan itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar program MBG tidak hanya berfungsi sebagai gerakan pemenuhan gizi nasional, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi rakyat. 

“Program ini harus memperkuat ekonomi lokal, bukan sebaliknya,” tambahnya.

Menko PM menyampaikan bahwa pemerintah akan memperluas pelibatan pelaku ekonomi rakyat dalam tahap kedua program MBG pada 2026. Seluruh kebutuhan dapur, mulai dari bahan pangan hingga peralatan penunjang, akan dipasok oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi lokal.

“Tahap kedua nanti, semua kebutuhan dapur MBG akan dipasok dari UMKM dan koperasi. Itu supaya ekosistem ekonomi lokal tumbuh,” kata Muhaimin, dikutip dari laman PKB.id.

Menurutnya, pelibatan UMKM dan koperasi diharapkan memperkuat rantai pasok pangan lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Kemenko PM mencatat, integrasi tersebut menjadi langkah strategis untuk menumbuhkan pelaku ekonomi di tingkat daerah dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dalam kunjungan itu, Muhaimin juga menunjuk Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Ittifaq sebagai contoh penerapan model ekonomi lokal yang terhubung langsung dengan sistem MBG. 

Pesantren yang berlokasi di Kecamatan Rancabali, Bandung, itu dinilai berhasil menjadi agregator bagi petani dan UMKM dalam memasok bahan pangan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Al-Ittifaq menjadi pelajaran bahwa kalau ekosistemnya benar maka akan tumbuh pelaku-pelaku ekonomi yang baik,” ujar Muhaimin, dikutip dari Republika. 

Ia juga menetapkan Al-Ittifaq sebagai Duta Pemberdayaan Masyarakat yang akan menjadi pusat pelatihan bagi koperasi dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Menurut data BGN, hingga November 2025 program Makan Bergizi Gratis telah menyalurkan 1,4 miliar porsi makanan kepada 36,7 juta penerima manfaat melalui 12.508 SPPG di seluruh Indonesia. BGN menargetkan cakupan program meningkat hingga menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025.