Pasukan dari Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) berpatroli di dekat desa Kfar Kila di perbatasan selatan Lebanon pada 12 November 2025. | Rabih DAHER/AFP

Lebanon mengajukan keluhan resmi ke Dewan Keamanan PBB (DK PBB) terkait pembangunan tembok beton oleh militer Israel di dekat garis pemisah Blue Line. Keluhan itu disampaikan setelah laporan Pasukan Interim PBB di Lebanon (UNIFIL) menunjukkan tembok tersebut melintasi wilayah Lebanon. 

Informasi ini pertama kali diberitakan Reuters pada Jumat (15/11). Pengajuan dilakukan pekan ini atas instruksi Presiden Lebanon, Joseph Aoun, sebagaimana diberitakan The National dan dikonfirmasi media Al Jazeera.

UNIFIL dalam survei geospasialnya menyebut tembok beton tipe T-wall yang dibangun di dekat Yaroun, Lebanon selatan, berada di titik yang melampaui Blue Line, garis demarkasi yang ditetapkan PBB setelah penarikan pasukan Israel pada tahun 2000. 

Bagian lain dari tembok di tenggara Yaroun juga dinilai berada di luar wilayah Israel. Pernyataan ini disampaikan UNIFIL melalui situs resmi UN Peacekeeping pada 14 November.

Pemerintah Lebanon menilai pembangunan ini melanggar kedaulatan negaranya dan menyebabkan lebih dari 4.000 meter persegi wilayah tidak dapat diakses warga. 

“Untuk mengajukan keluhan mendesak kepada Dewan Keamanan PBB terhadap Israel atas pembangunan tembok beton di perbatasan selatan Lebanon yang melampaui Garis Biru,” ujar Aoun dalam pernyataan resmi kepada pejabat terkait, sebagaimana dikutip Reuters. Ia menambahkan bahwa pengajuan disertai laporan teknis UNIFIL yang membantah bantahan Israel.

UNIFIL menyebut pembangunan itu sebagai pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701, yang mengatur zona bebas senjata dan penghentian permusuhan setelah perang tahun 2006 antara Israel dan Hizbullah. UNIFIL telah meminta Israel memindahkan infrastruktur yang melintasi garis tersebut, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera.

Militer Israel membenarkan adanya proyek pembangunan penghalang fisik di perbatasan, namun membantah bahwa konstruksi itu berada di wilayah Lebanon. Israel menyebut pembangunan tersebut merupakan bagian dari rencana yang lebih luas sejak 2022 dan dipercepat seiring meningkatnya eskalasi dengan Hizbullah setelah perang terbaru. 

“Sejak dimulainya perang, militer Israel telah mempercepat sejumlah langkah, termasuk memperkuat penghalang fisik di sepanjang perbatasan utara,” menurut keterangan yang disampaikan pihak militer melalui Reuters.

Situasi ini berlangsung di tengah ketegangan yang masih terjadi antara Israel dan Hizbullah. Meski terdapat gencatan senjata, kedua pihak masih saling menembakkan rudal dan Israel masih melakukan operasi udara di Lebanon selatan. 

UNIFIL juga melaporkan insiden penembakan terhadap pasukannya beberapa waktu lalu, yang memperumit situasi keamanan di zona perbatasan. Informasi ini turut muncul dalam laporan The National dan penjelasan resmi UNIFIL.

Keluhan Lebanon ke DK PBB menambah babak baru sengketa wilayah dan keamanan di kawasan. Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari Dewan Keamanan PBB mengenai langkah selanjutnya.