Pemerintah meluncurkan program KUR perumahan senilai Rp130 triliun untuk mendorong investasi dan memperkuat Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) di tengah perlambatan ekonomi kuartal III-2025.

Pemerintah mengandalkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp130 triliun untuk mendongkrak kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan kebijakan ini pada Rabu (5/11/2025) di Jakarta, sebagai respons terhadap perlambatan investasi pada kuartal III-2025.

Program KUR Perumahan ini menjadi yang pertama untuk sektor perumahan, dengan alokasi terbesar sebesar Rp117 triliun untuk sisi pasokan (supply side) dan Rp13 triliun untuk sisi permintaan (demand side). 

Pemerintah menargetkan pembiayaan bagi kontraktor, pengembang, dan toko bangunan hingga Rp20 miliar per debitur, sementara sisi permintaan menyasar pelaku UMKM di sektor homestay, kuliner, dan fashion dengan plafon maksimal Rp500 juta.

Menurut Airlangga, kebijakan ini diharapkan mendorong investasi di tengah melambatnya pertumbuhan PMTB yang tercatat hanya naik 5,04% year on year pada kuartal III-2025, melambat dari 6,99% pada kuartal sebelumnya. 

“Dorongan dari sektor perumahan itu akan mendorong PMTB,” ujar Airlangga dalam keterangan resmi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kontribusi PMTB terhadap produk domestik bruto (PDB) pada periode tersebut mencapai 29,09%. Pemerintah menilai sektor perumahan memiliki efek berganda yang besar, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan konsumsi bahan bangunan.

Untuk sisi pasokan, bunga KUR Perumahan disubsidi hingga 5%, sedangkan sisi permintaan dikenakan bunga 6% per tahun. Skema ini disebut mampu memperkuat arus investasi di sektor konstruksi dan properti.

Hingga awal November 2025, penyaluran KUR Perumahan telah menjangkau 117 debitur dengan total nilai kredit Rp267,14 miliar. Pemerintah optimistis program ini akan memberikan dampak pada kuartal IV-2025 guna menjaga target pertumbuhan ekonomi di level 5,2% sepanjang tahun.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menilai program ini strategis untuk mengurangi backlog perumahan nasional yang masih berada di kisaran 8–9 juta unit. 

“Bayangkan bunganya disubsidi 50% untuk kontraktor, developer, toko bangunan dengan modal maksimal Rp10 miliar,” kata Maruarar.

Pemerintah berharap skema pembiayaan tersebut dapat menggerakkan sektor konstruksi dan mempercepat penyerapan investasi properti, seiring upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi menjelang akhir tahun.