Menteri Luar Negeri Korea Utara, Choe Son Hui. (AP Photo/Kim Tong-Hyung)

Menteri Luar Negeri Korea Utara Choe Son Hui menolak pernyataan Kelompok Tujuh (G7) yang mendesak denuklirisasi penuh Pyongyang. Penolakan tersebut disampaikan pada Jumat melalui Korean Central News Agency (KCNA), dua hari setelah G7 merilis pernyataan bersama di Niagara-on-the-Lake, Ontario, yang mengutuk program nuklir dan rudal Korea Utara.

Dalam pernyataannya, G7 menyebut program nuklir dan rudal balistik Korea Utara melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Para menteri luar negeri G7 juga menyatakan keprihatinan atas peningkatan pencurian mata uang kripto oleh kelompok peretas yang terhubung dengan Pyongyang, serta mendesak penyelesaian kasus penculikan warga negara asing.

Korea Utara memasukkan status negara bersenjata nuklir ke dalam konstitusi pada 2023. Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyebut kebijakan tersebut sebagai bagian dari “hukum dasar negara” yang tidak dapat dinegosiasikan. 

Pada Sidang Umum PBB September lalu, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara Kim Son Gyong menyatakan bahwa tuntutan denuklirisasi sama dengan “meminta negara menyerahkan hak untuk eksis”.

Choe mengatakan bahwa G7 tidak memiliki legitimasi untuk memberi tekanan keamanan kepada negara lain. “G7 adalah kelompok aliansi nuklir dengan negara pemilik senjata nuklir terbesar di dunia sebagai pemimpinnya,” ujar Choe dalam pernyataan yang dikutip media pemerintah. 

Ia menyebut senjata nuklir sebagai “opsi paling tepat” untuk menghadapi lingkungan keamanan yang dianggap semakin tidak stabil.

Di sisi lain, kekhawatiran terkait aktivitas peretas Korea Utara terus meningkat. Laporan pemantau sanksi internasional mencatat bahwa kelompok siber Korea Utara mencuri lebih dari US$2 miliar aset kripto sepanjang 2025, nilai terbesar yang tercatat dalam satu tahun. 

Pemerintah Amerika Serikat dan Australia pada awal November menjatuhkan sanksi baru terhadap individu dan entitas yang diduga terlibat dalam operasi tersebut.

Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi pada pertemuan G7 menjelaskan bahwa pendapatan dari pencurian kripto serta aktivitas pekerja teknologi informasi dari Korea Utara di luar negeri diduga menjadi sumber pembiayaan program nuklir Pyongyang.

Pemerintahan Amerika Serikat sebelumnya menyatakan masih terbuka untuk dialog, tetapi tetap menegaskan tuntutan denuklirisasi sebagai prasyarat. Pada September lalu, Kim Jong Un menyebut kemungkinan negosiasi hanya akan terbuka jika Washington menghentikan desakan tersebut.