Fadli Zon menyebut Soeharto dan aktivis buruh Marsinah memenuhi syarat gelar pahlawan nasional. Keduanya masuk daftar usulan resmi yang kini dikaji Presiden Prabowo menjelang Hari Pahlawan 2025. (Humas BKSAP DPR RI)

Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menyatakan Presiden ke-2 RI Soeharto dan aktivis buruh Marsinah termasuk tokoh yang memenuhi syarat untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Pernyataan itu disampaikan usai pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Rabu (5/11), menjelang peringatan Hari Pahlawan.

Fadli menjelaskan, penilaian tersebut berasal dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang beranggotakan sejarawan, akademisi, tokoh agama, dan aktivis. 

“Semua nama yang diusulkan telah dikaji secara akademik dan melalui verifikasi berlapis sebelum diserahkan kepada Presiden,” ujarnya.

Kementerian Kebudayaan mencatat ada total 49 tokoh yang diajukan tahun ini, terdiri atas 40 nama baru dan 9 nama lanjutan dari usulan sebelumnya. Daftar tersebut kini tengah dipelajari Presiden Prabowo sebelum keputusan akhir diumumkan.

Soeharto dinilai berjasa dalam sejumlah peristiwa penting seperti Serangan Umum 1 Maret 1949 dan Operasi Trikora, serta kontribusinya terhadap pembangunan nasional selama masa pemerintahannya. 

Namun, pengusulan namanya menuai pro dan kontra di publik. Sebagian kalangan menilai jasa pembangunan Soeharto layak diakui, sementara lainnya menolak karena catatan pelanggaran HAM dan praktik otoritarianisme pada era Orde Baru.

Adapun Marsinah dikenang sebagai simbol perjuangan buruh Indonesia yang tewas pada 1993. Pengusulan namanya dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap perjuangan pekerja dalam menuntut hak dan keadilan. 

“Marsinah mewakili semangat keadilan sosial dan keberanian perempuan dalam memperjuangkan hak buruh,” kata Fadli.

Kementerian Sosial membenarkan nama Soeharto dan Marsinah masuk dalam daftar usulan tahun ini. Sejumlah serikat buruh menyatakan dukungan, sementara kelompok masyarakat sipil menyerukan agar pemerintah berhati-hati dalam menetapkan gelar pahlawan bagi tokoh yang memiliki rekam jejak kontroversial.

keputusan akhir akan ditetapkan setelah Presiden menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) penganugerahan, yang biasanya diumumkan menjelang atau pada Hari Pahlawan, 10 November.