Pasukan AS di Pangkalan Militer Elmendorf-Richardson, Alaska. | U.S. Air Force photo by Airman 1st Class Hunter Hites, Public domain, via Wikimedia Commons

Warga Ekuador memberikan suara pada Minggu (16/11) dalam referendum nasional yang menentukan apakah negara itu akan mencabut larangan pangkalan militer asing serta membuka jalan bagi perubahan konstitusi melalui Majelis Konstituante cepat. 

Pemungutan suara berlangsung di seluruh wilayah dengan sekitar 14 juta pemilih terdaftar. Hasil awal dijadwalkan diumumkan Senin waktu setempat.

Polling terakhir dari firma Cedatos menunjukkan sekitar 61 persen pemilih menyatakan dukungan untuk mengizinkan pangkalan asing. Jika disetujui, perubahan tersebut akan mencabut Pasal 5 Konstitusi 2008 yang menyatakan Ekuador sebagai wilayah damai dan melarang instalasi militer asing. Aturan itu sebelumnya menyebabkan penutupan pangkalan udara AS di Manta pada 2009.

Usulan referendum diajukan Presiden Daniel Noboa dan didukung pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump. Sejumlah laporan internasional, termasuk DW dan NBC, menyebut Noboa menilai perubahan konstitusi diperlukan untuk memperkuat upaya menghadapi kartel narkoba dan jaringan kriminal yang membuat tingkat pembunuhan di Ekuador menjadi salah satu yang tertinggi di Amerika Selatan dalam dua tahun terakhir.

Pada awal November, Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem melakukan kunjungan ke situs militer potensial di Manta dan Salinas bersama Noboa. 

“Kami sedang menjajaki opsi kerja sama keamanan yang lebih luas,” ujar Noem dalam pernyataan yang dikutip UPI pekan lalu.

Referendum memuat total empat pertanyaan, mencakup izin pangkalan asing, pendanaan negara untuk partai politik, susunan legislatif, dan pembentukan lembaga Majelis Konstituante baru dengan proses yang dipercepat.

Di sisi lain, kritik terhadap pemungutan suara meningkat. Sejumlah akademisi, aktivis, dan tokoh adat menyebut referendum berisiko melemahkan institusi negara dan membuka ruang bagi manuver politik eksekutif. 

Alberto Acosta, perancang Konstitusi 2008, mengatakan dalam wawancara dengan DW, “Amerika Serikat berupaya memperkuat posisi geostrategisnya, bukan semata membantu keamanan.”

Kekhawatiran serupa datang dari pakar hukum lingkungan. Konstitusi Ekuador saat ini dikenal sebagai salah satu yang pertama di dunia mengakui Hak-Hak Alam, memberikan kedudukan hukum kepada ekosistem seperti sungai dan hutan. 

“Jika pasal lingkungan diperlemah atau dihapus, ini akan menjadi kemunduran besar dalam hukum lingkungan global,” kata Maria Antonia Tigre dari Sabin Center for Climate Change Law kepada Inside Climate News.

Pemungutan suara berlangsung setelah gelombang ketegangan nasional sejak demonstrasi besar yang dipimpin Konfederasi Kebangsaan Masyarakat Adat Ekuador (CONAIE) pada September–Oktober lalu. 

Protes muncul setelah pemerintah mencabut subsidi solar dan menaikkan harga bahan bakar lebih dari 50 persen. Menurut Human Rights Watch, sedikitnya dua orang tewas dan lebih dari 400 orang terluka dalam bentrokan dengan aparat keamanan.

Sementara itu, analis hubungan internasional menilai referendum memiliki implikasi geopolitik lebih luas. Beberapa pengamat menyebut langkah pemerintah Ekuador dapat mengubah keseimbangan pengaruh di Amerika Latin di tengah ketegangan strategis antara Washington dan Beijing. 

Media The Guardian mencatat sejumlah aktivis juga mengeluhkan dugaan intimidasi terhadap kelompok yang menolak referendum, termasuk pemeriksaan pajak dan pembatasan akses pendanaan organisasi sipil.

Komisi Pemilihan Nasional menyatakan proses pemungutan suara berjalan sesuai jadwal, meski ada laporan antrean panjang di beberapa daerah pemungutan. Tidak ada jadwal penetapan final hingga penghitungan resmi selesai dalam beberapa hari ke depan.