Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). | Merdeka.com

Pemerintah masih mengevaluasi rencana pembangunan fasilitas gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai substitusi LPG. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, keputusan final proyek tersebut ditargetkan selesai pada Desember 2025 setelah proses feasibility study (FS) yang tengah dilakukan perusahaan BUMN Danantara.

“Danantara melakukan FS dengan menggandeng konsultan-konsultan yang baik. Kemarin kita ratas dengan Presiden. Presiden memberikan waktu paling lambat Desember awal ini selesai,” ujar Bahlil dalam keterangan terbaru. 

Ia menambahkan, penentuan lokasi pabrik masih menunggu finalisasi kajian karena terkait cadangan batu bara yang akan digunakan sebagai bahan baku.

Sejauh ini pemerintah mencatat minat investor eksternal, termasuk dari China yang disebut menyiapkan potensi investasi sekitar US$1,2 miliar atau setara Rp19,7 triliun. Investasi ini, menurut pemerintah, akan menggunakan skema kemitraan dengan Danantara dan tanpa pendanaan langsung dari negara.

Tri Winarno, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, menyebut proposal investor asal China menjadi salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan. 

“Perusahaan Indonesia kerja sama dengan perusahaan asing dari negara China. Pra-FS sudah. Investasinya sekitar US$1,2 miliar,” katanya dalam forum terpisah. 

Ia menambahkan keekonomian proyek dinilai menarik oleh pelaku usaha, dengan tingkat pengembalian atau internal rate of return (IRR) lebih dari 15 persen. 

“Dengan IRR yang cukup menarik, mungkin dalam waktu tak terlalu lama kita akan mulai industri DME ini dan itu menggunakan batu bara kualitas yang rendah,” ucapnya.

Bahlil menegaskan bahwa teknologi gasifikasi belum tersedia di dalam negeri sehingga Indonesia akan menggunakan teknologi asing. Ia menyebut sejumlah penyedia berasal dari China, Eropa, maupun Amerika Serikat. 

“Teknologinya itu salah satu di antaranya dari Cina, dari Eropa, dari Amerika. Tapi perusahaannya saya menyarankan untuk BUMN Danantara yang masuk. Kenapa? Karena itu marketnya captive,” kata Bahlil. 

Ia kembali menggarisbawahi bahwa adopsi teknologi luar negeri menjadi kebutuhan teknis saat ini. “Teknologinya kan bangsa kita ini kita harus jujur, kita mesti butuh teknologi luar,” ujarnya.

Dalam rapat internal pemerintah, proyek ini dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto dan CEO Danantara Rosan Roeslani. Pemerintah sebelumnya memetakan sejumlah kandidat lokasi pabrik DME di Sumatra Selatan dan Kalimantan untuk memastikan keterjangkauan suplai batu bara berkalori rendah.

Di sisi lain, sejumlah analisis eksternal masih mempertanyakan kelayakan ekonomi proyek tersebut. Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) menyebut model perhitungan biaya dan kapasitas produksi belum menunjukkan efisiensi yang kompetitif dibandingkan impor LPG. 

“Mempertimbangkan peluang dan biaya, serta harga energi lebih tinggi yang harus ditanggung masyarakat, proyek DME bukan investasi yang layak,” tulis analis senior IEEFA, Ghee Peh, dalam laporan yang dirilis sebelumnya.

IEEFA juga menghitung total biaya proyek yang dapat menyentuh US$3,1 miliar dengan biaya produksi DME mencapai US$614–651 per ton, lebih tinggi dibanding harga LPG sekitar US$431 per ton.

Jika FS dinyatakan layak, konstruksi fasilitas DME direncanakan mulai pada 2026. Pemerintah menyebut proyek ini bertujuan mengurangi ketergantungan impor LPG sekaligus memanfaatkan batu bara domestik.