Komisi Eropa tengah menyiapkan aturan hukum yang akan mewajibkan negara anggota Uni Eropa melarang Huawei dan ZTE dari jaringan 5G.

Komisi Eropa tengah menyiapkan kebijakan baru yang akan mewajibkan negara-negara anggota Uni Eropa menghapus secara bertahap perangkat telekomunikasi asal China, Huawei dan ZTE, dari jaringan mereka. 

Langkah ini dilaporkan pada 10 November dan merupakan upaya untuk mengubah rekomendasi keamanan tahun 2020 menjadi aturan yang mengikat secara hukum.

Menurut laporan yang dikutip dari Bloomberg dan Euronews, Wakil Presiden Komisi Henna Virkkunen berupaya menjadikan pedoman “vendor berisiko tinggi” dalam jaringan 5G sebagai legislasi wajib. Jika disahkan, kebijakan tersebut akan memaksa negara anggota mengikuti standar keamanan Komisi Eropa dan dapat menghadapi sanksi finansial bila tidak mematuhi.

Langkah ini memperbarui kebijakan sebelumnya dalam dokumen EU Toolbox on 5G Cybersecurity yang diterbitkan pada Januari 2020. Toolbox tersebut mendorong negara anggota untuk melakukan penilaian risiko terhadap pemasok dan membatasi perusahaan yang berpotensi dipengaruhi oleh pemerintah negara ketiga. 

Namun hingga pertengahan 2024, laporan Komisi menunjukkan baru 11 dari 27 negara anggota yang menerapkan pembatasan terhadap Huawei dan ZTE.

Jerman dan Finlandia menjadi dua negara yang kini memperketat aturan. Berlin menargetkan seluruh perangkat asal China dihapus dari jaringan inti 5G pada akhir 2026 dan dari jaringan luas pada 2029. Helsinki berencana memperluas larangan hingga mencakup stasiun basis 5G. 

Sementara itu, Swedia tetap menjadi satu-satunya negara dengan larangan menyeluruh, meski kebijakan itu sempat memicu pembalasan ekonomi dari Beijing.

Sebaliknya, beberapa negara seperti Spanyol dan Yunani masih mengizinkan partisipasi Huawei dalam pembangunan jaringan nasional. Komisi Eropa bahkan dikabarkan telah memberi peringatan kepada Madrid terkait ketergantungan yang tinggi terhadap infrastruktur buatan Huawei, menurut Financial Times.

Selain sektor seluler, Komisi juga mempertimbangkan pembatasan peralatan China pada jaringan broadband tetap. Salah satu opsi yang dikaji adalah menahan pendanaan inisiatif Global Gateway bagi negara non-Uni Eropa yang tetap menggunakan peralatan Huawei dalam proyek yang didanai Uni Eropa.

Di sisi lain, industri telekomunikasi menilai kebijakan ini dapat menimbulkan konsekuensi besar terhadap biaya dan jadwal pembangunan jaringan. 

Perkiraan industri menunjukkan pelarangan Huawei dan ZTE bisa menyebabkan kerugian hingga €55 miliar dan menunda penerapan penuh 5G hingga 18 bulan. Operator menyebutkan harga kompetitif dan teknologi Huawei masih menjadi faktor utama efisiensi proyek di banyak negara.

Kementerian Luar Negeri China menolak keras pelabelan Huawei dan ZTE sebagai “pemasok berisiko tinggi”, menyebut langkah Uni Eropa bermotif politik dan tidak berdasar fakta. 

“Kami menentang segala bentuk diskriminasi terhadap perusahaan China,” ujar juru bicara kementerian tersebut, dikutip Reuters.

Beijing juga membalas dengan membatasi penggunaan perangkat Nokia dan Ericsson di jaringan domestiknya, sebagai respons terhadap pembatasan Eropa terhadap perusahaan China.

Kebijakan baru ini menjadi bagian dari strategi keamanan digital Uni Eropa di tengah meningkatnya kekhawatiran geopolitik serta memburuknya hubungan dagang dan teknologi dengan Beijing.