BGN meminta pemerintah daerah menggerakkan masyarakat untuk bertani dan beternak guna menekan potensi inflasi pangan akibat tingginya permintaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). | Dikominfo Kota Bandung

Badan Gizi Nasional (BGN) meminta pemerintah daerah menggerakkan masyarakat untuk bertani dan beternak guna mengantisipasi lonjakan harga pangan akibat meningkatnya kebutuhan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Imbauan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang berlangsung di Kementerian Dalam Negeri pada Senin, 17 November.

Permintaan itu muncul setelah permintaan komoditas sayur, buah, serta protein hewani meningkat seiring penambahan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi. 

Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, saat ini ada 15.276 SPPG terverifikasi dan 13.953 SPPG yang beroperasi, dengan total penerima MBG lebih dari 44 juta orang.

Seiring peningkatan kebutuhan tersebut, sejumlah harga komoditas mengalami kenaikan di pasar. Wortel tercatat berada di kisaran Rp23.000–25.000 per kilogram, sementara harga kentang di tingkat petani di Ciwidey, Jawa Barat berada di Rp8.000 per kilogram dan dijual Rp10.000–11.000 per kilogram di pasar.

“Gerakan ini untuk membantu menyiapkan bahan baku pangan yang dibutuhkan Program MBG agar tidak menyebabkan inflasi,” kata Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang. 

Ia menjelaskan, BGN akan menyesuaikan kebijakan menu berdasarkan kondisi harga pangan di daerah. 

“Jika harga komoditas jatuh, kita instruksikan SPPG menggunakan komoditas itu. Untuk harga yang naik, kita juga akan tekan agar mengurangi penggunaannya,” ujarnya.

Dalam rapat yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan bahwa inflasi nasional masih relatif terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan per Oktober 2025 berada di level 2,86 persen, sementara inflasi bulanan naik menjadi 0,28 persen dibandingkan September.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan komoditas emas perhiasan menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,68 persen. 

“Artinya inflasi kita sebenarnya 0,7 persen jika dihitung tanpa kontribusi emas. Pengendalian inflasi sejauh ini cukup baik,” kata Amalia.

Bima Arya juga meminta pemerintah daerah yang mengalami kenaikan harga telur ayam ras meningkatkan produksi lokal. Ia merinci sebelas daerah yang terdampak kenaikan harga, di antaranya Sambas, Pringsewu, Minahasa, Banyuasin, Jombang, Kota Solok, dan Pidie Jaya.

Di sisi lain, BGN mendorong diversifikasi bahan menu MBG agar permintaan tidak terkonsentrasi pada komoditas tertentu. 

“Saya akan meminta Kedeputian Sistem dan Tata Kelola BGN mendorong diversifikasi MBG oleh SPPG, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru,” kata Nanik dalam paparannya.