Pemerintah akan menetapkan lokasi proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) pada Desember 2025.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah akan menetapkan lokasi proyek hilirisasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) pada Desember 2025. Pembangunan fasilitas tersebut dijadwalkan mulai tahun berikutnya, yakni 2026.

Pengumuman itu disampaikan Bahlil usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto dan CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/11/2025). 

“Kemarin rapat dengan Pak Presiden, Pak Rosan, di Desember ini akan diputuskan lokasi-lokasinya,” ujar Bahlil.

Proyek DME ini merupakan bagian dari 18 proyek hilirisasi prioritas yang tengah dipercepat pemerintah dengan total nilai investasi mendekati Rp600 triliun. Pemerintah menargetkan program tersebut dapat memperkuat struktur industri nasional sekaligus menekan ketergantungan impor energi.

Menurut Bahlil, percepatan proyek DME mendesak dilakukan karena konsumsi LPG nasional diperkirakan terus meningkat. Pada 2026, kebutuhan LPG Indonesia diproyeksikan mencapai 10 juta metrik ton (MT), sementara kapasitas produksi domestik hanya sekitar 1,3 hingga 1,4 juta MT per tahun. 

“Maka, mau tidak mau kita harus cari substitusi impor. Caranya apa? DME,” kata Bahlil.

Kebutuhan LPG diprediksi melonjak setelah beroperasinya pabrik petrokimia PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten, yang memerlukan tambahan sekitar 1,2 juta MT LPG per tahun. Pabrik senilai US$4 miliar itu berkontribusi terhadap kenaikan konsumsi LPG nasional.

Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka pada Kamis (6/11/2025), Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan 18 proyek hilirisasi yang telah melewati tahap pra-studi kelayakan. Dari jumlah itu, 12 proyek berada di bawah sektor ESDM. 

“Dengan kita melakukan percepatan 18 proyek yang nilai investasinya hampir Rp600 triliun, maka ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan produk-produknya itu menjadi substitusi impor,” jelas Bahlil.

Proyek DME yang digadang-gadang sebagai pengganti LPG ini sebelumnya telah dirintis sejak masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo. 

Namun, realisasinya sempat tertunda setelah investor utama asal Amerika Serikat, Air Products & Chemical Inc., menarik diri dari kerja sama. Pemerintah kini melanjutkan studi kelayakan proyek tersebut melalui Badan Pengelola Investasi Danantara sebelum pelaksanaan konstruksi pada 2026.