Foto: Kapal induk AS USS Gerald R. Ford (CVN-78) berlayar di Samudra Atlantik bersama Kelompok Serang GRFCSG dalam latihan dan operasi dengan sekutu NATO, Oktober 2022. (U.S. Navy via Wikimedia Commons)

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengindikasikan bahwa masa kekuasaan Presiden Venezuela Nicolás Maduro “sudah terbatas”, di tengah meningkatnya ketegangan militer di kawasan Karibia. Dalam wawancara dengan program “60 Minutes” CBS pada Minggu (2/11), Trump menolak mengonfirmasi secara langsung kemungkinan aksi militer terhadap Venezuela, namun menyebut kepemimpinan Maduro “akan segera berakhir.”

“Saya akan bilang ya. Saya pikir begitu, ya,” ujar Trump saat ditanya apakah kepresidenan Maduro akan segera berakhir. Namun ia memberi sinyal beragam soal kemungkinan perang. “Saya ragu,” katanya ketika ditanya tentang potensi invasi ke Venezuela, seperti dikutip The New York Times.

Pernyataan itu muncul saat Washington mempertahankan pengerahan militer terbesar di Karibia dalam beberapa dekade terakhir. Sekitar 10.000 personel dan beberapa kapal perang, termasuk kapal induk USS Gerald R. Ford, dilaporkan berada dalam operasi di sekitar perairan Venezuela. 

Menanggapi laporan media tentang kemungkinan serangan, Trump sebelumnya menegaskan tidak mempertimbangkan serangan di wilayah Venezuela.

Sejak awal September, pasukan Amerika Serikat telah melancarkan sedikitnya 15 serangan terhadap kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba di Karibia dan Pasifik timur. Data resmi menyebut lebih dari 60 orang tewas dalam operasi tersebut.

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Türk mengecam tindakan itu sebagai “tidak dapat diterima” dan menyerukan penyelidikan independen. 

“Serangan ini berpotensi merupakan pembunuhan di luar hukum dan melanggar hukum internasional,” ujarnya dalam pernyataan yang dikutip BBC.

Washington membela operasi tersebut sebagai bagian dari kampanye melawan Cartel de los Soles, kelompok yang oleh pemerintah AS disebut dipimpin langsung oleh Maduro dan telah ditetapkan sebagai organisasi teroris sejak Juli lalu. Namun sejumlah pengamat hukum internasional menilai operasi itu melanggar kedaulatan negara lain dan prinsip hukum perang.

Di tengah tekanan itu, pemerintah Venezuela disebut memperkuat aliansi militernya dengan Rusia, China, dan Iran. Menurut laporan Anadolu Agency, Maduro telah mengirim surat kepada Presiden Vladimir Putin dan Xi Jinping untuk meminta bantuan radar dan sistem pertahanan udara baru.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menuding Amerika Serikat menunjukkan kekuatan militer yang berlebihan di Karibia dan menegaskan dukungan Moskwa terhadap pemerintahan Maduro. 

“Kami menyerukan Washington untuk menghentikan tindakan provokatifnya di wilayah tersebut,” kata Zakharova seperti dikutip.

Ketegangan juga memicu respons negara-negara sekitar. Pemerintah Trinidad dan Tobago sempat dilaporkan meningkatkan kesiagaan militernya sebelum membantah adanya status siaga tinggi, sementara Presiden Kolombia Gustavo Petro mendesak PBB agar segera turun tangan mengakhiri operasi maritim AS yang disebutnya sebagai “tindakan agresi yang ilegal.”