Program biodiesel B40 berbasis minyak sawit berhasil menghemat devisa negara hingga Rp93 triliun sepanjang 2025. (Wikimedia Commons)

Indonesia mulai memetik hasil dari kebijakan transisi energi besar-besaran menuju kemandirian energi nasional. Melalui percepatan program Energi Baru Terbarukan (EBT), pemerintah mencatat dampak signifikan dalam penghematan devisa dan penguatan ketahanan energi di tengah fluktuasi harga energi fosil dunia.

Sejak diberlakukan pada 1 Januari 2025, program mandatori biodiesel B40 menjadi ujung tombak pemerintah dalam mendorong penggunaan energi hijau. Program ini mencampurkan 40 persen biodiesel berbasis minyak sawit dengan 60 persen solar konvensional. 

Hingga September 2025, realisasi penyaluran biodiesel B40 sudah mencapai 10,57 juta kiloliter atau 50,4 persen dari target tahunan sebesar 15,6 juta kiloliter.

Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kebijakan ini berhasil menghemat devisa negara hingga Rp93,43 triliun dan meningkatkan nilai tambah crude palm oil (CPO) sebesar Rp14,7 triliun. Selain itu, program ini juga menyerap 1,3 juta tenaga kerja dan mengurangi emisi karbon sekitar 28 juta ton.

“Petani sawit menjadi pahlawan energi baru. Program transisi energi ini membuka lapangan kerja baru sambil menjaga kelestarian bumi,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam keterangan resmi, Jumat (20/9/2025).

Tak cuma bioenergi, pemerintah juga ngebut membangun pembangkit listrik berbasis energi bersih. Dua momentum besar mewarnai tahun ini. Pada 20 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 26 pembangkit listrik dengan total kapasitas 3,2 gigawatt (GW), di mana 89 persen di antaranya berbasis EBT.

Selanjutnya, pada 26 Juni 2025, pemerintah kembali meresmikan 55 proyek pembangkit listrik EBT dengan kapasitas total 379,7 megawatt (MW). Proyek tersebut meliputi 8 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan 47 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang tersebar di 15 provinsi.

Kementerian ESDM mencatat, bauran EBT nasional per September 2025 telah mencapai 16 persen, dengan bioenergi menyumbang 7,45 persen. Total kapasitas terpasang pembangkit EBT saat ini mencapai 15,2 GW atau setara 14,5 persen dari total kapasitas pembangkit nasional.

Langkah besar pemerintah berikutnya tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, yang menargetkan porsi EBT dalam bauran energi mencapai 19–23 persen pada 2030. Presiden Prabowo bahkan memasang target lebih tinggi: 100 persen EBT dalam sepuluh tahun ke depan.

Salah satu proyek andalan untuk mencapai target tersebut adalah pembangunan PLTS 100 gigawatt (GW). Program ini akan dikelola Koperasi Desa Merah Putih di 80 ribu desa, dengan total 80 GW PLTS dan 320 gigawatt-hour (GWh) sistem penyimpanan baterai, plus 20 GW PLTS terpusat.

Rencana ini sejalan dengan visi Asta Cita pemerintahan Prabowo–Gibran untuk menyediakan listrik andal dan terjangkau guna mendorong kegiatan ekonomi produktif di pedesaan. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat, pembangunan PLTS komunal di banyak desa sudah mulai menunjukkan dampak nyata.

Menurut Bahlil, proyek-proyek PLTS skala komunitas di daerah telah menurunkan biaya energi bagi masyarakat sekaligus membuka peluang kerja baru di sektor energi terbarukan. 

“Ekonomi dan ekologi tidak harus dipertentangkan. Keduanya bisa bersinergi menciptakan fondasi pembangunan berkelanjutan,” kata Bahlil.