Pemerintah mengalokasikan Rp8 triliun untuk mencetak 500 ribu tenaga kerja baru di bidang pengelasan dan perhotelan serta membuka program magang nasional bagi 80 ribu lulusan perguruan tinggi mulai November 2025.


Pemerintah menggelontorkan anggaran Rp8 triliun untuk mencetak 500 ribu tenaga kerja baru di bidang pengelasan dan perhotelan. Selain itu, pemerintah juga meluncurkan program magang nasional yang menargetkan 80 ribu lulusan perguruan tinggi pada gelombang kedua bulan November mendatang.

Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/10/2025), sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet pekan lalu. Program besar ini akan dikoordinasikan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) bersama Kementerian Ketenagakerjaan.


Penuhi lermintaan tenaga kerja dari Eropa

Langkah ini diambil untuk menjawab permintaan tenaga kerja yang meningkat dari luar negeri, khususnya negara-negara Eropa. Presiden Prabowo sebelumnya menyebut, sejumlah kepala negara Eropa meminta Indonesia mengirim tenaga kerja terampil, terutama di sektor perhotelan dan jasa.

“Kepala-kepala negara, pemerintahan dari Eropa nanya ke saya, ‘can you send?’ Hotel-hotel mereka sekarang tidak ada yang kerja, restoran-restoran mereka kewalahan, rakyat mereka enggak mau bekerja sebagai pelayan,” ujar Presiden Prabowo dalam sidang kabinet yang disiarkan secara resmi.

Pemerintah menilai kebutuhan besar terhadap pekerja Indonesia ini membuka peluang ekonomi baru, terutama di bidang jasa dan keahlian teknis seperti pengelasan. Dalam berbagai pertemuan bilateral, sejumlah negara Eropa diketahui menyatakan minat terhadap tenaga kerja terampil asal Indonesia.

Menurut Airlangga Hartarto, program pelatihan 500 ribu pekerja ini akan dilaksanakan secara bertahap dan berfokus pada peningkatan kompetensi serta sertifikasi internasional. 

“Kita ingin pekerja Indonesia bisa bersaing di pasar global. Fokusnya bukan hanya jumlah, tapi juga kualitas,” ujarnya.

Kementerian P2MI disebut akan menjadi koordinator utama pelaksanaan, termasuk dalam hal kerja sama dengan industri dan lembaga pelatihan. Pemerintah juga tengah menyiapkan mekanisme penempatan yang terintegrasi agar lulusan program ini langsung terserap oleh industri, baik di dalam maupun luar negeri.


Magang nasional untuk sarjana

Selain pelatihan tenaga kerja, pemerintah juga memperluas Program Magang Nasional untuk lulusan perguruan tinggi. Setelah gelombang pertama yang dimulai pada 20 Oktober 2025 dengan 20 ribu peserta, gelombang kedua akan dibuka bulan depan dengan kuota empat kali lipat, yakni 80 ribu peserta.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut minat peserta sangat tinggi. “Gelombang pertama saja ada lebih dari 156 ribu pendaftar untuk 26 ribu posisi dari 1.666 perusahaan,” katanya. 

Program ini, lanjutnya, memberikan uang saku setara upah minimum kabupaten/kota serta jaminan kehilangan kerja dan jaminan kematian yang seluruhnya ditanggung pemerintah.

Total anggaran untuk 100 ribu peserta magang ini mencapai Rp1,4 triliun, menurut keterangan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pemerintah berharap program tersebut bisa menekan angka pengangguran lulusan perguruan tinggi yang pada awal 2025 mencapai sekitar 1 juta orang—tertinggi dalam empat tahun terakhir.


Fokus pada penyerapan kerja

Dengan dua program besar ini, pemerintah menargetkan percepatan penyerapan tenaga kerja sekaligus peningkatan daya saing pekerja Indonesia di pasar global. Sektor pengelasan dan perhotelan dipilih karena dianggap paling potensial, baik untuk kebutuhan industri domestik maupun permintaan dari luar negeri yang terus meningkat.

Airlangga menegaskan, keberhasilan program akan sangat bergantung pada kerja sama lintas kementerian dan dukungan industri. 

“Kita ingin hasilnya konkret: ada pekerjaan, ada skill, dan ada peningkatan daya saing,” katanya.

Program pelatihan tenaga kerja dan magang nasional ini akan mulai dijalankan penuh pada November 2025 dan berlangsung hingga akhir tahun depan, dengan evaluasi rutin setiap kuartal untuk memastikan efektivitas dan serapan tenaga kerja di lapangan.