Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merekrut hacker lokal berprestasi dunia untuk memperkuat keamanan sistem perpajakan nasional Coretax tanpa tambahan anggaran APBN. (Kemenkeu)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan langkah tidak biasa dalam memperkuat sistem perpajakan nasional Coretax dengan menggandeng para peretas (hacker) Indonesia berprestasi dunia. Terobosan ini dilakukan tanpa menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menyusul serangkaian gangguan keamanan yang sempat membuat data wajib pajak bocor dan diperjualbelikan di pasar gelap.

Langkah itu diumumkan Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/10/2025). Ia mengatakan, pihaknya memutuskan memanfaatkan kemampuan para peretas lokal untuk menambal celah keamanan yang sempat membuat sistem perpajakan nasional rawan disusupi.

“Kita juga sudah panggil hacker kita, yang jago-jago orang Indonesia ya, bukan orang asing. Anda jangan kira, orang Indonesia tuh hackernya jago-jago banget, di dunia juga ditakutin rupanya,” ujar Purbaya di hadapan awak media.

Menurut Purbaya, kerja sama dengan para peretas profesional itu langsung menunjukkan hasil signifikan. Skor keamanan siber Coretax melonjak dari 30 menjadi 95 dari skala 100, setara dengan peringkat A+.

“Sekarang security-nya Coretax sudah bagus sekali. Dulu saya bilang cybersecurity-nya 30 dari 100, sekarang sudah 95 plus,” tegasnya.

Ia menambahkan, peningkatan ini merupakan respons atas kebocoran data wajib pajak yang sebelumnya sempat dijual di pasar gelap daring. 

“Kemarin kan ada data Coretax, ternyata dijual di luar ya, ada yang bolong gitu. Sekarang hampir pasti sudah nggak bisa lagi,” ujarnya.

Para peretas yang direkrut bukan sembarangan. Mereka adalah talenta Indonesia yang sudah diakui secara internasional, bahkan ada yang menempati peringkat keenam dunia dalam kompetisi keamanan siber global. Beberapa di antara mereka juga kerap dipercaya oleh perusahaan teknologi raksasa seperti Google untuk menguji celah keamanan sistem mereka.

Purbaya menyebut, dirinya sudah mengenal sejumlah hacker tersebut sejak menjabat di lembaga lain, termasuk saat menangani sistem Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

“Saya sudah kerja bareng mereka sejak lama. Mereka ini memang top di bidangnya,” katanya.

Menkeu memastikan, perbaikan sistem Coretax tidak menambah beban anggaran negara. Semua biaya operasional ditanggung melalui struktur organisasi yang sudah ada, terutama dari gaji tenaga ahli IT di Kementerian Keuangan.

“Nggak ada penambahan biaya, paling nambah biaya bayar gaji staf. Itu kan saya jadikan tenaga ahli di saya, ahli IT-nya itu,” jelas Purbaya.


Langkah ini, kata dia, menjadi bukti bahwa peningkatan kualitas keamanan digital nasional bisa dilakukan dengan efisien, tanpa harus mengandalkan pihak asing atau tambahan dana besar.

Meski begitu, proses perbaikan belum bisa sepenuhnya rampung. Akses ke beberapa bagian sistem masih terikat kontrak dengan LG CNS–Qualysoft Consortium, perusahaan asal Korea Selatan, hingga Desember 2025. Purbaya mengakui hal ini menjadi kendala teknis utama dalam mempercepat pembenahan menyeluruh.

Dalam kesempatan yang sama, ia menyoroti kualitas pengembangan sistem dari pihak vendor tersebut. “Programmer-nya masih tingkat baru lulusan SMA,” ujar Purbaya dengan nada kritis.

Awalnya, Purbaya menargetkan perbaikan total selesai dalam waktu satu bulan. Namun karena keterbatasan akses dan sejumlah kendala teknis, jadwal penyelesaian mundur hingga Januari–Februari 2026. Ia optimistis setelah mendapatkan akses penuh, perbaikan menyeluruh terhadap Coretax akan selesai tepat waktu.

Langkah ini, menurut Purbaya, merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada vendor asing dalam pengelolaan infrastruktur teknologi informasi nasional yang bersifat strategis.