Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap praktik jual beli jabatan di daerah saat meyakinkan investor global soal keberlanjutan fiskal Indonesia. (Dok. Kemenkeu)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan 12 manajer investasi global di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (20/10/2025). Dalam pertemuan yang berlangsung hampir dua jam sejak pukul 13.30 WIB itu, Purbaya berupaya meyakinkan investor internasional soal keberlanjutan fiskal Indonesia, sembari menyinggung masalah klasik yang belum juga tuntas: praktik jual beli jabatan di daerah.

Menurut Purbaya, para pengelola dana asing seperti Fidelity Management Research, Capital Research Global, CLSA Indonesia, dan Schroders ingin memastikan arah kebijakan fiskal Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global. 

“Fund manager pengen tahu kebijakan saya apa sih, apakah fiskalnya berkesinambungan apa enggak, langkah menteri keuangannya ngaco apa enggak,” ujar Purbaya kepada wartawan usai pertemuan.

Ia menambahkan, dirinya sempat dinilai “terlalu nekat” dalam mengambil kebijakan, namun menegaskan setiap keputusan telah dihitung matang. 

“Saya bisa yakinkan mereka bahwa meski saya kelihatan kayak koboi, tapi semuanya saya hitung dengan baik sehingga fiskal tetap terjaga,” kata dia.

Dalam sesi diskusi itu, Purbaya memaparkan strategi tiga pilar ekonomi yang tengah disiapkan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan nasional. 

Pilar pertama, mengoptimalkan mesin fiskal lewat efisiensi belanja dan peningkatan pendapatan negara. 

Kedua, menghidupkan kembali peran sektor swasta melalui koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Ketiga, memperbaiki iklim investasi lewat pembentukan tim debottlenecking di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Langkah ini disebut penting untuk menjaga kepercayaan pasar di tengah kekhawatiran soal defisit fiskal dan tekanan nilai tukar rupiah. Seorang pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang hadir dalam rapat mengatakan, sejumlah investor asing juga menyoroti transparansi anggaran dan tata kelola pemerintahan di daerah. 

“Mereka menanyakan juga soal integritas birokrasi, karena itu faktor penting buat investasi jangka panjang,” ujarnya.

Pada hari yang sama, dalam acara terpisah di Kementerian Dalam Negeri, Purbaya kembali menyinggung soal tata kelola pemerintahan daerah yang masih jauh dari ideal. Ia mengutip data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat maraknya kasus jual beli jabatan dan praktik suap di berbagai daerah. 

“Data KPK mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir, masih banyak kasus di daerah. Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan,” ujar Purbaya.

Mengacu pada hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024, skor integritas nasional baru mencapai 71,53, masih di bawah target pemerintah sebesar 74. Sebagian besar pemerintah daerah bahkan masuk kategori rentan atau zona merah dengan rata-rata skor provinsi 67 dan kabupaten 69.

Menurut KPK, praktik jual beli jabatan dan intervensi pengadaan menjadi dua sumber utama penyimpangan anggaran di daerah. Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding, sebelumnya menyebut pola korupsi di daerah kerap berulang dan sulit diberantas tanpa reformasi sistem rekrutmen ASN serta pengawasan anggaran yang lebih ketat. 

“Kami menemukan praktik transaksional dalam promosi jabatan masih marak, bahkan dijadikan sumber pemasukan tidak resmi di sejumlah daerah,” kata Ipi dalam keterangannya bulan lalu.

Purbaya menilai, lemahnya integritas di tingkat daerah bisa menjadi penghambat utama program pembangunan nasional, termasuk distribusi dana transfer ke daerah. Ia meminta kepala daerah memperbaiki tata kelola pemerintahan dalam dua kuartal ke depan agar penyaluran anggaran bisa berjalan lebih optimal. 

“Kalau tata kelola daerah enggak beres, ya bagaimana mau tambah dana transfer. Semua harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Purbaya juga menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah untuk menekan kebocoran anggaran. Ia menyebut perbaikan sistem birokrasi menjadi syarat agar stimulus ekonomi, termasuk yang berasal dari dana APBN, bisa berdampak langsung ke masyarakat.

Sementara itu, sejumlah pengamat menilai transparansi fiskal dan pemberantasan korupsi di daerah menjadi faktor krusial dalam menjaga kepercayaan investor asing terhadap Indonesia. 

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan, investor global kini jauh lebih sensitif terhadap isu tata kelola. 

“Kalau masih ada praktik jual beli jabatan atau pengadaan bermasalah, itu langsung jadi catatan merah bagi mereka,” ujarnya saat dihubungi terpisah.

Pertemuan Purbaya dengan para manajer investasi itu menjadi bagian dari agenda rutin Kementerian Keuangan untuk menjaga komunikasi dengan pelaku pasar internasional. 

Pemerintah berharap langkah ini bisa memperkuat kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global, sembari menekan potensi kebocoran fiskal yang bisa muncul dari lemahnya integritas di daerah.