Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program digitalisasi pendidikan dengan menyediakan internet murah dan layar pintar 75 inci ke seluruh sekolah, termasuk wilayah terpencil. 

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan program besar untuk menyediakan internet murah dan layar pintar berukuran 75 inci ke seluruh sekolah di Indonesia, termasuk di wilayah terpencil. Rencana ini disampaikan dalam rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (20/10/2025), bertepatan dengan satu tahun masa pemerintahannya.

Program digitalisasi pendidikan ini menargetkan distribusi 288.000 unit interactive flat panel (IFP) sepanjang 2025, di mana 50.000 sekolah sudah lebih dulu menerima perangkat tersebut. 

Pemerintah menyebut teknologi ini akan menjadi solusi bagi sekolah-sekolah di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang selama ini kesulitan mendapatkan guru berkualitas, khususnya untuk pelajaran seperti bahasa Inggris, Mandarin, dan matematika.

“Yang sulit dapat internet, WiFi, sekarang sudah ada teknologi, sangat murah, bisa kita pasang di tiap sekolah. Tidak terlalu mahal. Starlink mungkin masih agak mahal untuk bayar tiap bulan. Tapi sudah ada teknologi yang lebih murah,” kata Prabowo dalam rapat kabinet yang juga dihadiri para menteri ekonomi dan pendidikan.

Prabowo menyinggung perbandingan dengan layanan internet satelit Starlink milik SpaceX, yang kini mematok tarif mulai Rp479 ribu per bulan untuk paket residensial lite, belum termasuk biaya perangkat Rp7,8 juta.

Ia menyebut pemerintah tengah menyiapkan sistem konektivitas baru yang diklaim jauh lebih efisien secara biaya dan bisa dipasang secara massal di sekolah-sekolah pelosok.

Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjukkan, hingga saat ini sudah ada 27.865 lokasi di wilayah 3T yang memiliki akses layanan internet publik, dengan 19.608 di antaranya adalah fasilitas pendidikan. 

Namun, konektivitas di banyak wilayah timur Indonesia masih terbatas, terutama di daerah pegunungan dan pulau kecil.

Setiap perangkat layar pintar IFP dilengkapi dengan komputer berkapasitas besar yang berisi seluruh silabus pendidikan nasional dan bisa menyimpan ratusan ribu hingga jutaan konten pembelajaran. 

Teknologi ini dirancang untuk terhubung langsung ke studio pengajaran nasional yang akan dibangun di Jakarta, di mana guru-guru terbaik mengajar secara virtual ke seluruh pelosok Tanah Air.

Menurut penjelasan Prabowo, program ini akan dijalankan secara bertahap. Tahun 2025 ditargetkan setiap sekolah mendapat satu layar pintar, kemudian empat layar per sekolah pada 2026, dan meningkat menjadi enam layar pada 2027. 

“Jadi enam kelas tiap sekolah bisa punya layar pada 2027. Semua anak-anak kita akan punya akses ke pengetahuan terbaik yang terkini,” ujarnya.

Pemerintah menyebut inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerataan kualitas pendidikan nasional, terutama untuk wilayah yang masih tertinggal dalam infrastruktur digital. 

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melaporkan bahwa sekolah-sekolah yang telah menerima perangkat IFP sejak awal tahun mengalami peningkatan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar.

Salah satu guru di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, mengaku kehadiran layar pintar di sekolahnya membuat proses belajar lebih menarik. 

“Anak-anak jadi semangat. Kalau dulu kami cuma pakai papan tulis dan buku lusuh, sekarang bisa lihat video interaktif dan belajar langsung dari guru di Jakarta,” ujarnya, dikutip dari laporan resmi Kemendikdasmen.

Di sisi lain, sejumlah pengamat teknologi pendidikan menilai langkah pemerintah ini ambisius, tetapi perlu disertai strategi pemeliharaan dan pelatihan guru agar perangkat tidak hanya menjadi “hiasan digital”. 

Peneliti ICT Watch, Donny B.U., mengatakan tantangan utama bukan hanya distribusi alat, tapi juga memastikan guru di lapangan bisa memanfaatkan teknologi dengan efektif.

“Banyak sekolah dapat alat, tapi tak punya SDM yang siap pakai. Jadi harus ada pelatihan berkelanjutan, jangan sampai cuma euforia awal,” kata Donny saat dihubungi Selasa (21/10/2025).

Program digitalisasi pendidikan ini diproyeksikan menjadi salah satu agenda utama kabinet Prabowo-Gibran di bidang transformasi sumber daya manusia. Pemerintah juga tengah menyiapkan mekanisme pembiayaan lintas kementerian agar proyek ini tak bergantung sepenuhnya pada APBN.

Kementerian Kominfo menyebut saat ini tengah dilakukan uji coba sistem konektivitas berbiaya rendah di beberapa daerah seperti Kalimantan Utara, Maluku, dan Papua. Teknologi tersebut disebut menggunakan kombinasi jaringan radio terestrial dan sistem mesh yang mampu menjangkau area tanpa menara seluler.

“Kalau semuanya lancar, sistem ini akan dikembangkan nasional tahun depan. Targetnya, semua sekolah dasar dan menengah sudah terkoneksi internet stabil pada 2027,” ujar Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan.

Hingga kini, belum dijelaskan secara rinci siapa penyedia utama perangkat layar pintar dan sistem konektivitas yang dimaksud. 

Namun, sumber di internal Kementerian Pendidikan menyebut proyek ini akan melibatkan sejumlah BUMN teknologi dan perusahaan lokal untuk memastikan biaya produksi tetap efisien serta mendukung industri dalam negeri.

Langkah ini juga dinilai bisa membuka peluang bagi kolaborasi sektor swasta, terutama startup edutech lokal yang selama ini berkembang pesat. 

Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan ada lebih dari 200 startup pendidikan aktif di Indonesia, namun sebagian besar masih terkonsentrasi di kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya.