Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah menegakkan kedaulatan, menyaksikan penyerahan dana Rp13,255 triliun hasil rampasan kasus korupsi CPO untuk kepentingan rakyat. 

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras kepada para pengusaha yang dianggap serakah dan berusaha menipu bangsa. Peringatan itu disampaikan saat menghadiri penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13,255 triliun dari kasus korupsi fasilitas ekspor minyak kelapa sawit (CPO) di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025).


“Kalau mereka para pengusaha-pengusaha serakah itu menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, ya saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat, dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita,” tegas Prabowo dalam pidatonya.

Penyerahan simbolis dilakukan langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, disaksikan Presiden Prabowo. 

Dana tersebut merupakan bagian dari total kerugian negara sebesar Rp17,7 triliun yang diputuskan Mahkamah Agung dalam kasus korupsi izin ekspor CPO.

Dari total tersebut, Rp13,255 triliun sudah berhasil dikembalikan ke kas negara. Sisanya, sekitar Rp4,4 triliun, masih dalam proses pembayaran karena dua perusahaan terpidana meminta penundaan dengan sistem cicilan.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan, dana yang diserahkan merupakan hasil sitaan dari tiga grup besar: PT Wilmar Group sebesar Rp11,88 triliun, PT Musim Mas Group Rp1,18 triliun, dan PT Permata Hijau Group Rp186,43 miliar. 

Sebagian dana rampasan ditunjukkan dalam bentuk tumpukan uang tunai di lobi Kejaksaan Agung setinggi sekitar dua meter.

“Kami tidak dapat menghadirkan seluruh uangnya karena tempatnya tidak memungkinkan. Jadi hanya sekitar Rp2,3 triliun yang kami tampilkan,” kata Burhanuddin.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti pejabat yang dinilai lemah iman dan moral, hingga tergoda melakukan korupsi. Ia mengingatkan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan mengorbankan kepentingan rakyat adalah “harta haram” yang akan membawa penderitaan.

“Saya sudah melihat terlalu banyak pejabat yang lengah, atau lemah iman, lemah akhlak, melakukan tindakan dan akhirnya termasuk keluarganya yang menderita,” ujar Prabowo.

Kepada aparat penegak hukum, Prabowo memberi apresiasi sekaligus dorongan untuk terus bekerja tegas dan konsisten. 

“Selamat atas pekerjaan ini. Jangan surut, jangan malas, jangan menyerah. Berbuatlah yang terbaik untuk bangsa, negara dan rakyatmu,” pesannya.

Prabowo menyebut penyerahan dana hasil rampasan ini sebagai “tanda-tanda baik” bagi awal tahun kedua pemerintahannya. Ia menilai dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk membiayai proyek sosial seperti renovasi lebih dari 8.000 sekolah atau pembangunan ratusan kampung nelayan di seluruh Indonesia yang dapat membantu kehidupan hingga 5 juta warga.

Langkah pemanfaatan dana rampasan ini disebut menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam mengembalikan uang rakyat sekaligus menegakkan kedaulatan hukum terhadap korporasi yang merugikan negara.