Presiden Prabowo Subianto akan memanfaatkan dana rampasan Rp13,25 triliun dari kasus korupsi ekspor CPO untuk renovasi lebih dari 8.000 sekolah dan pembangunan kampung nelayan di seluruh Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto akan memanfaatkan dana hasil rampasan Kejaksaan Agung (Kejagung) senilai Rp13,25 triliun dari kasus korupsi ekspor minyak mentah kelapa sawit (CPO) untuk memperbaiki ribuan sekolah dan membangun kampung nelayan di berbagai daerah. 

Penyerahan simbolis uang pengganti kerugian negara dilakukan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025), disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Dana tersebut berasal dari hasil sitaan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah dan turunannya. Dari total kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp17 triliun, Kejaksaan berhasil mengamankan Rp13,255 triliun yang kini diserahkan kepada negara.

“Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki dan merenovasi 8.000 sekolah dulu, dan kalau satu kampung nelayan kita anggarkan Rp22 miliar, itu berapa kampung yang bisa kita bangun dengan fasilitas yang selama 80 tahun RI berdiri tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus,” ujar Prabowo dalam sambutannya.


Uang Rampasan Kasus CPO

Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan, dana yang diserahkan merupakan hasil pengembalian dari tiga grup perusahaan besar yang terlibat dalam perkara korupsi CPO. Wilmar Group menyetorkan sekitar Rp11,88 triliun, Musim Mas Group Rp1,8 triliun, dan Permata Hijau Group sekitar Rp1,86 miliar.

“Total kerugian negara sekitar Rp17 triliun. Sampai hari ini yang sudah kami sita dan serahkan ke negara senilai Rp13,255 triliun,” kata Burhanuddin. 

Ia menambahkan, sekitar Rp4,4 triliun masih dalam proses penagihan, termasuk opsi penyerahan kebun sawit sebagai jaminan oleh perusahaan terkait.

Meski nominal yang diserahkan besar, uang yang ditampilkan secara fisik dalam acara tersebut hanya sekitar Rp2,4 triliun. Burhanuddin menyebut hal itu disebabkan keterbatasan ruang penyimpanan di lokasi acara.


Fokus ke pendidikan dan pesisir

Presiden Prabowo menegaskan dana rampasan tersebut akan langsung digunakan untuk program yang berdampak luas bagi masyarakat. Pemerintah menargetkan pembangunan dan renovasi lebih dari 8.000 sekolah, terutama di daerah tertinggal.

Selain itu, dana juga akan dialokasikan untuk pembangunan kampung nelayan modern di seluruh Indonesia. Tiap kampung diproyeksikan menerima anggaran sekitar Rp22 miliar, dengan target 600 hingga 1.100 kampung hingga akhir 2026. Program ini disebut mampu menjangkau hingga 5 juta masyarakat pesisir.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang turut hadir mengatakan, penyerahan dana rampasan ini menjadi momentum untuk mempercepat realisasi program prioritas pemerintah. 

“Kita pastikan dana hasil tindak pidana korupsi kembali ke rakyat. Fokusnya pada sektor yang paling membutuhkan, seperti pendidikan dan ekonomi pesisir,” ujarnya.


Tahapan realisasi program

Meski rencana pemanfaatan dana sudah diumumkan, pemerintah belum mengungkap detail teknis mengenai pelaksanaan program, termasuk mekanisme distribusi anggaran, lokasi prioritas, dan lembaga pelaksana.

Kejaksaan menegaskan, proses hukum terhadap pihak-pihak yang belum menyelesaikan kewajibannya masih berjalan. Pemerintah juga disebut tengah memetakan potensi dana rampasan di sektor lain seperti tambang dan migas, yang nilainya diperkirakan jauh lebih besar dari kasus CPO.

Penyerahan dana hasil rampasan ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dan menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah memulihkan kerugian negara sekaligus mempercepat pembangunan di sektor dasar masyarakat.