Menjelang genap satu tahun pemerintahan, survei Rumah Politik Indonesia mencatat 86,4 persen masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. (Instagram/@kemensetneg.ri)

Menjelang genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2025, berbagai program kerakyatan menjadi sorotan utama dalam evaluasi publik terhadap kinerja kabinet. 

Survei terbaru Rumah Politik Indonesia mencatat 86,4 persen masyarakat menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan, meski penciptaan lapangan kerja masih menjadi catatan terbesar.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi ikon utama kebijakan pro-rakyat yang dijalankan sejak awal masa pemerintahan. Hingga Oktober 2025, program dengan anggaran Rp71 triliun itu telah beroperasi di lebih dari 11.000 dapur dan menjangkau 20 juta penerima manfaat di berbagai daerah. 

Presiden Prabowo menyebut, program ini tidak hanya membantu ketahanan pangan masyarakat kecil, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja.

“Program Makan Bergizi Gratis telah menciptakan sekitar 1,5 juta lapangan kerja melalui 50.000 dapur yang masing-masing menyerap 30 pekerja,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangan di Jakarta, Jumat (18/10/2025).

Selain MBG, Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) juga mencatat kemajuan pesat. Hingga kini, tercatat lebih dari 82.000 koperasi telah berdiri di seluruh Indonesia. 

Di Jakarta, salah satunya Koperasi Merah Putih Melawai yang menjual sembako bersubsidi seperti minyak goreng seharga Rp15.700 per liter—lebih murah dari harga pasar yang berkisar Rp18.000–Rp20.000.

Program Sekolah Rakyat turut menjadi bagian dari kebijakan pemerataan pendidikan. Sebanyak 100 sekolah berasrama sudah beroperasi dari target 200 unit, difokuskan untuk anak-anak dari keluarga pra sejahtera di daerah tertinggal.

Dukungan terhadap program-program tersebut datang dari berbagai kalangan politik. Partai Golkar, salah satu partai utama pendukung pemerintah, memberikan apresiasi tinggi terhadap capaian kabinet.

“Program-program Pak Prabowo yang menyentuh langsung kehidupan rakyat itu sangat luar biasa. Golkar akan terus mendorong agar program yang belum optimal bisa dimaksimalkan,” kata politikus senior Partai Golkar, Muhidin Mohamad Said, Sabtu (19/10/2025).

Namun, tak semua pihak memberikan penilaian positif. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai sektor ketenagakerjaan masih menghadapi tantangan serius. 

KSPI memberikan skor 5 dari 10 untuk kinerja Kementerian Ketenagakerjaan, terutama karena maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang disebut mencapai hampir 100.000 kasus sejak awal 2024.

“Kami menghargai niat baik pemerintah, tapi fakta di lapangan masih banyak pekerja kehilangan pekerjaan. Sektor industri belum pulih penuh,” ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam pernyataan tertulis.

Hasil survei IndoStrategi juga menunjukkan penciptaan lapangan kerja menjadi aspek terendah dengan skor 2,65 dari skala 5, sedangkan pemberantasan korupsi mendapat skor tertinggi 3,50.

Meski begitu, sejumlah indikator makroekonomi menunjukkan perbaikan. Ekonom Perdana Wahyu mencatat tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,76 persen, sementara angka kemiskinan menurun ke 8,47 persen—terendah sejak krisis 1998.

“Secara statistik, pemerintah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan memperluas akses ekonomi masyarakat bawah, meski serapan tenaga kerja formal masih perlu didorong,” ujar Perdana.

Mantan Presiden Joko Widodo turut menilai langkah-langkah pemerintahan saat ini berjalan positif. Ia menyebut program-program seperti MBG, Sekolah Rakyat, dan Kopdes Merah Putih telah memberi dampak nyata bagi masyarakat.

“Program-program itu berjalan dengan baik dan diapresiasi masyarakat, meski masih perlu penyempurnaan teknis di lapangan,” kata Jokowi di Solo, Jumat (18/10/2025).

Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran ditandai dengan sejumlah capaian sosial dan ekonomi, namun tantangan dalam penciptaan lapangan kerja dan stabilitas industri masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi kabinet di tahun kedua pemerintahannya.