Ekonomi Indonesia tumbuh 5,12%, tapi PHK meningkat, pabrik tutup, dan daya beli melemah. Kebijakan likuiditas Rp200 triliun dinilai paradoksal di tengah kekhawatiran potensi resesi 2026. (Kompas/Raditya Helabumi)

Pemerintah tengah menghadapi situasi ekonomi yang disebut sejumlah analis sebagai “paradoks pertumbuhan”. Di satu sisi, data makro menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh stabil di level 5,12 persen pada 2025. Namun di sisi lain, lapangan kerja justru menyempit, ribuan pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), dan sejumlah pabrik menutup operasi.

Pada pertengahan 2025, pemerintah memindahkan dana jumbo sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke lima bank pelat merah, yaituBRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI. Dana itu ditempatkan dalam bentuk deposito on call, baik konvensional maupun syariah, tanpa mekanisme lelang.

Langkah ini diklaim bertujuan memperkuat likuiditas dan memperluas penyaluran kredit ke sektor produktif, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Penempatan dana tersebut diberi imbal hasil sekitar 80,47 persen dari suku bunga acuan Bank Indonesia, sehingga bank penerima mendapat tambahan dana murah untuk menekan bunga kredit.

Namun kebijakan ini menimbulkan tanda tanya. Biasanya, langkah pemotongan suku bunga dan suntikan likuiditas dilakukan ketika ekonomi sedang lesu atau dalam tekanan, bukan ketika pemerintah mengklaim pertumbuhan masih kuat di atas 5 persen.

Sinyal serupa juga tampak di Amerika Serikat. Data ketenagakerjaan AS direvisi turun secara signifikan pada September 2025, menandakan perlambatan ekonomi yang terjadi diam-diam. Beberapa analis menilai kondisi ini mirip periode menjelang krisis 2008, ketika angka pertumbuhan masih terlihat baik sementara pasar kerja mulai melemah.


PHK dan penutupan pabrik jadi alarm

Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, sepanjang 2024 jumlah pekerja terkena PHK mencapai 77.965 orang, naik 20,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga April 2025, tercatat 24.036 kasus PHK, dengan sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar mencapai 16.801 kasus.

Provinsi dengan jumlah PHK terbanyak antara lain Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Riau. Ironisnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat pengangguran justru meningkat dari 7,20 juta orang (Februari 2024) menjadi 7,47 juta orang (Agustus 2024), dan masih berada di sekitar 7,28 juta pada awal 2025.

Indikator lain yang ikut meredup adalah Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang turun ke level 46,7 pada April 2025, berada di zona kontraksi. Artinya, aktivitas produksi industri tengah menurun, dan permintaan terhadap tenaga kerja ikut berkurang.

Relokasi perusahaan ke negara dengan biaya tenaga kerja dan logistik yang lebih murah turut memperparah gelombang PHK di Indonesia.

Menurut analisis Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), sejumlah pabrik memindahkan operasinya ke negara seperti Vietnam dan Bangladesh karena kedua negara tersebut dinilai memiliki struktur upah dan biaya distribusi yang lebih kompetitif dibandingkan Indonesia.

Fenomena ini memunculkan istilah jobless growth atau pertumbuhan tanpa penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan ekonomi 5,12 persen sebagian besar ditopang oleh lonjakan investasi padat modal seperti pembelian mesin dan infrastruktur, bukan sektor padat karya. Kondisi ini membuat daya beli masyarakat tidak ikut terdongkrak, sementara biaya hidup terus naik. 


Tabungan menipis, ekonomi mulai renta

Sejumlah ekonom menilai ekonomi global dan domestik saat ini berada di fase “transisi rapuh” pasca-pandemi. Pada 2023, banyak analis memprediksi akan terjadi resesi global, namun prediksi itu tidak terbukti karena masyarakat masih memiliki tabungan sisa stimulus COVID-19.

Namun situasi berubah di 2025. Tabungan rumah tangga mulai menipis. Fenomena pembatalan konser besar, penurunan konsumsi, dan lonjakan PHK menjadi tanda bahwa kemampuan masyarakat untuk membelanjakan uang sudah menurun.

“Kalau dilihat dari data mikro, sebenarnya sinyal resesi sudah ada. Hanya saja belum diumumkan secara resmi,” kata analis keuangan independen Arga Wirawan kepada CNBC Indonesia, Selasa (22/10/2025). “Mirip 2008, ketika semua indikator sudah melemah, tapi pemerintah baru menyebutnya resesi beberapa bulan kemudian.”

Sementara banyak pekerja kesulitan menjaga penghasilan, kelompok orang kaya justru mulai bersiap menghadapi krisis. Kalangan High Net-Worth Individuals (HNWI) melakukan strategi dua tahap: antisipasi dan peluang.

Pada tahap antisipasi, mereka melakukan rebalancing portofolio dengan mengurangi aset berisiko seperti saham teknologi atau kripto, lalu beralih ke aset defensif seperti emas dan obligasi. Aset-aset tersebut cenderung stabil atau bahkan naik nilainya saat krisis terjadi.

Tahap berikutnya adalah fase peluang, yaitu ketika krisis benar-benar terjadi. Dengan uang tunai yang tersedia, mereka membeli aset-aset berkualitas seperti saham blue chip atau properti dari investor ritel yang panik menjual untuk bertahan hidup.

Dalam situasi seperti ini, krisis menjadi mekanisme transfer kekayaan, dari masyarakat yang tidak likuid ke mereka yang punya cadangan dana besar.


Pemerintah dorong likuiditas, Efektifkah?

Kebijakan pemindahan dana Rp200 triliun ke bank BUMN diperkirakan mampu menambah lebih dari 10 persen stok uang primer di pasar per Juli 2025. Tambahan likuiditas ini memberi ruang bagi bank untuk menyalurkan kredit produktif lebih besar, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan investasi.

Pemerintah berharap langkah ini bisa memunculkan efek berantai positif bagi ekonomi. Penyaluran kredit yang lebih besar diharapkan menumbuhkan investasi baru dan memperluas lapangan kerja.

Namun sejumlah pihak mengingatkan adanya risiko. Likuiditas berlebih bisa saja “diparkir” oleh bank ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) demi keamanan, bukan disalurkan ke sektor riil. Selain itu, ada kekhawatiran soal moral hazard jika penyaluran kredit tidak diiringi pengawasan ketat.

“Kebijakan likuiditas bisa efektif kalau uangnya benar-benar mengalir ke sektor produktif, bukan berhenti di sistem perbankan,” kata Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah. “Pemerintah juga perlu mempercepat realisasi belanja APBN agar uang berputar dan menciptakan multiplier effect.”


Pasar tenaga kerja masih jadi titik lemah

Kondisi pasar tenaga kerja menjadi indikator paling nyata dari kerapuhan ekonomi. Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan sebagian besar PHK terjadi di sektor manufaktur dan tekstil, yang selama ini menjadi tulang punggung tenaga kerja nasional.

Daya serap tenaga kerja di sektor-sektor baru seperti teknologi dan logistik memang meningkat, namun tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang hilang.

Jika tren ini berlanjut, maka tekanan sosial bisa meningkat menjelang 2026. Pemerintah diperkirakan akan menghadapi dilema antara mempertahankan stabilitas makro dan menjaga kesejahteraan masyarakat yang terdampak langsung oleh pelemahan ekonomi.


Menjaga stabilitas di tengah ancaman resesi

Di tengah kondisi tersebut, sejumlah lembaga keuangan menyarankan masyarakat untuk memperkuat posisi finansial masing-masing. Strateginya sederhana: defensif dan ofensif.

Strategi defensif meliputi pembentukan dana darurat 3–12 bulan biaya hidup, pelunasan utang konsumtif berbunga tinggi, serta menjaga sumber penghasilan tetap stabil. Diversifikasi aset ke instrumen yang lebih aman seperti emas dan obligasi juga disarankan untuk meminimalkan risiko.

Sementara strategi ofensif dilakukan saat harga aset turun akibat kepanikan pasar. Investor jangka panjang disarankan memanfaatkan momentum ini untuk membeli saham atau properti berkualitas dengan harga lebih murah.

Situasi ekonomi Indonesia saat ini memang belum bisa disebut krisis, tetapi sejumlah indikator mulai menunjukkan arah ke sana. 

Dengan tabungan masyarakat menipis, penyerapan tenaga kerja melemah, dan langkah likuiditas pemerintah yang agresif, tahun 2026 bisa menjadi ujian besar bagi perekonomian nasional, di mana mereka yang punya cadangan likuiditas siap mengambil keuntungan, sementara masyarakat pekerja harus berjuang menjaga daya beli di tengah badai yang mendekat.