PBB menuduh Rusia melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Ukraina lewat serangan drone yang sengaja menargetkan warga sipil di dekat garis depan. (Middle East Images vi AP)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyimpulkan bahwa Rusia telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan di Ukraina lewat serangan drone yang secara sistematis menargetkan warga sipil di sekitar garis depan. Hasil investigasi ini dirilis Senin (27/10/2025) oleh Komisi Penyelidikan Internasional Independen untuk Ukraina.

Menurut laporan itu, serangan yang berlangsung selama lebih dari satu tahun dilakukan di bawah komando terpusat dan sengaja diarahkan ke pemukiman warga, lokasi distribusi bantuan kemanusiaan, serta infrastruktur energi kritikal di wilayah Kherson, Dnipropetrovsk, dan Mykolaiv. Komisi menyebut kampanye ini sebagai bentuk “perburuan manusia” yang bertujuan memaksa warga sipil meninggalkan rumah mereka.

“Pihak berwenang Rusia telah secara sistematis mengoordinasikan tindakan untuk mengusir warga sipil Ukraina dari tempat tinggal mereka melalui serangan drone, serta deportasi dan pemindahan,” tulis laporan PBB, dikutip RFE/RL.

Penyelidik menemukan bahwa pasukan Rusia secara sengaja menargetkan warga sipil dan objek sipil, termasuk petugas pertolongan pertama seperti ambulans dan pemadam kebakaran. Beberapa serangan bahkan terjadi berulang kali terhadap kendaraan yang sudah jelas bertanda medis.

Erik Mose, Ketua Komisi Penyelidikan, mengatakan kepada Reuters bahwa tidak ada keraguan serangan itu dilakukan dengan niat. 

“Mereka benar-benar memburu manusia, baik yang berada di taman mereka, di rumah, atau di jalan,” ujarnya. Beberapa korban selamat yang diwawancarai tim penyelidik mengaku merasa seperti “diburu” oleh drone Rusia.

Selain serangan udara, laporan tersebut juga memaparkan deportasi sistematis terhadap warga sipil dari wilayah Zaporizhzhia yang diduduki Rusia. Tindakan ini dikategorikan sebagai kejahatan perang karena dilakukan secara paksa terhadap penduduk sipil.

Selama 2022 dan 2023, otoritas Rusia dilaporkan memaksa warga Ukraina menyeberang ke wilayah yang dikuasai Kyiv dengan berjalan kaki sejauh 10 hingga 15 kilometer melewati zona pertempuran aktif. Mulai 2024, warga sipil bahkan dideportasi ke Georgia melalui Rusia, disertai larangan memasuki wilayah Rusia hingga 40 tahun.

“Penangkapan, penahanan, kekerasan, penggeledahan, penyitaan dokumen dan properti terjadi sebelum pemindahan atau deportasi dilakukan,” tulis laporan tersebut yang dikutip CNN.

Komisi PBB mengumpulkan data dari 226 korban dan saksi, serta menganalisis lebih dari 500 video publik yang memperlihatkan dugaan kejahatan tersebut. Hampir separuh video berhasil diverifikasi lewat geolokasi untuk memastikan keaslian dan konteks kejadian.

Laporan terbaru ini memperluas temuan sebelumnya dari Mei 2025 yang hanya mencakup area serangan drone sepanjang 100 kilometer. Kini, jangkauan pelanggaran yang terverifikasi membentang hingga 300 kilometer di wilayah timur dan selatan Ukraina.

Rusia sejauh ini belum memberikan tanggapan atas laporan tersebut dan menolak mengakui otoritas komisi penyelidik. Pemerintah Moskow juga tidak memberikan izin bagi tim PBB untuk mengakses wilayah pendudukan. 

Sejak invasi penuh pada Februari 2022, Rusia konsisten menyangkal telah menargetkan warga sipil, meski bukti lapangan dan laporan internasional menunjukkan hal sebaliknya.

Investigasi PBB ini menjadi salah satu laporan terlengkap sejak konflik dimulai, memperlihatkan pola serangan terkoordinasi dan upaya sistematis untuk mengusir warga sipil dari wilayah garis depan.