Pemerintah Indonesia menargetkan proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) untuk menggantikan LPG impor dapat dimulai pada awal 2026. (Bloomberg/Waldo Swiegers)

Pemerintah Indonesia menargetkan proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) untuk menggantikan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bisa mulai berjalan bertahap pada awal 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut proyek ini termasuk dalam 18 program hilirisasi strategis yang tengah difinalisasi oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Langkah ini disebut sebagai upaya pemerintah menekan ketergantungan terhadap impor LPG yang kini mencapai 6,5 hingga 7 juta ton per tahun. Sementara konsumsi nasional sudah menembus 8,5 juta ton, produksi dalam negeri hanya sekitar 1,3 juta ton. 

DME dinilai jadi alternatif tepat karena punya sifat kimia dan fisika mirip LPG, sehingga bisa menggunakan infrastruktur yang sudah ada.

Meski optimisme tinggi, proyek DME disebut menghadapi tantangan besar dari sisi keekonomian. Berdasarkan hasil kajian PT Bukit Asam Tbk (PTBA) bersama konsultan Ernst & Young, harga produksi DME diperkirakan berada di kisaran US$911 hingga US$987 per ton. Angka ini jauh di atas patokan pemerintah yang hanya US$617 per ton.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono mengatakan harga tersebut bahkan lebih mahal dibanding rata-rata harga impor LPG ke Indonesia yang mencapai US$435 per ton sepanjang 2024.

“Kalau harga DME tetap di atas itu, nilai subsidi bisa mencapai US$710 per ton atau sekitar Rp123 triliun per tahun. Jumlahnya bahkan lebih besar dari subsidi LPG yang sekarang di kisaran Rp82 triliun per tahun,” ujar Sudirman dikutip dari Bisnis.com pada Minggu (26/10/2025).

Ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Ishak Razak, menilai proyek ini perlu dikaji ulang jika persoalan keekonomian belum tuntas. Ia menyarankan pemerintah mempertimbangkan opsi lain seperti pengembangan gasifikasi melalui jaringan gas kota dengan memanfaatkan LNG domestik.

Proyek DME sempat tersendat setelah Air Products & Chemical Inc., perusahaan asal Amerika Serikat, menarik diri pada 2023. Air Products memilih fokus menggarap proyek blue hydrogen di dalam negeri mereka sendiri karena mendapat insentif lebih besar dari pemerintah AS, seperti dilaporkan DetikFinance dan Dunia Energi.

Pasca hengkangnya investor tersebut, PT Bukit Asam (PTBA) kini membuka peluang menggandeng mitra baru dari China. Corporate Communication & Government Relations Department Head PTBA, Dinna Permana Setyani, membenarkan bahwa pihaknya tengah melakukan penjajakan dengan sejumlah perusahaan asal Tiongkok, meski belum ada kepastian nilai investasi maupun jadwal dimulainya proyek.

“Saat ini masih tahap penjajakan. Kami sedang membahas berbagai aspek, termasuk model kerja sama dan nilai investasi,” kata Dinna.

Dalam paparan kepada DPR, PTBA sebelumnya menyebut sudah menjajaki beberapa calon mitra seperti CNCEC, CCESCC, Huayi, Wanhua, Baotailong, Shuangyashan, dan ECEC. 

Dari sejumlah nama itu, hanya East China Engineering Science and Technology Co. (ECEC) yang disebut menunjukkan minat serius dengan menawarkan processing service fee sebesar US$412 hingga US$488 per ton.

Bahlil menegaskan proyek ini akan tetap dijalankan dengan memanfaatkan sumber daya dalam negeri, baik melalui pendanaan negara maupun kerja sama dengan sektor swasta nasional. 

“Kita tidak boleh terus bergantung pada investor asing. Hilirisasi ini harus tetap jalan karena strategis bagi ketahanan energi nasional,” kata Bahlil.

Proyek utama DME akan berlokasi di Muara Enim, Sumatera Selatan, dengan rencana pengembangan di beberapa wilayah lain seperti Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Pali, dan Banyuasin. 

Pemerintah menargetkan proyek hilirisasi batu bara ini menjadi tonggak baru transisi energi di sektor bahan bakar rumah tangga, sekaligus menekan impor LPG yang selama ini membebani anggaran negara.