Gedung Norges Bank di Oslo, lembaga yang menaungi pengelola dana kekayaan negara Norwegia, Government Pension Fund Global (GPFG). (Wikimedia Commons)

Norwegia baru saja mencatat sejarah ekonomi dunia. Dana kekayaan negaranya, Government Pension Fund Global (GPFG), resmi menembus nilai lebih dari USD 2 triliun atau sekitar Rp32.000 triliun, menjadikannya sovereign wealth fund terbesar di dunia. 

Kabar ini dikonfirmasi oleh Norges Bank Investment Management (NBIM), lembaga pengelola dana tersebut, dalam laporan resminya pekan ini.

Dana yang dibentuk sejak 1990 itu berasal dari surplus pendapatan minyak dan gas Norwegia. Tujuan awalnya sederhana, yaitu melindungi ekonomi negara dari fluktuasi harga energi dan memastikan kekayaan alam bisa jadi warisan finansial bagi generasi mendatang. 

Kini, dengan populasi sekitar 5,4 juta jiwa, secara teoritis setiap warga Norwegia memiliki porsi setara USD 340.000 atau sekitar Rp5,5 miliar.

“Ini tonggak penting, bukan hanya bagi Norwegia tapi juga bagi dunia dalam hal pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan,” ujar Nicolai Tangen, CEO NBIM, dalam konferensi pers di Oslo, Jumat (24/10). “Kami berkomitmen menjaga agar dana ini memberi manfaat jangka panjang tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi.”

GPFG dibentuk pada awal dekade 1990-an ketika Norwegia menikmati lonjakan pendapatan dari minyak Laut Utara. Pemerintah kala itu memilih tidak menghabiskan surplusnya, melainkan menabungnya dalam sebuah dana investasi negara. Pengelolaannya berada di bawah mandat Kementerian Keuangan Norwegia, sementara operasional dilakukan oleh NBIM, anak lembaga dari Norges Bank (bank sentral Norwegia).

Mandat yang tertulis jelas, yaitu investasi dilakukan untuk hasil jangka panjang, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Pemerintah pun menetapkan aturan fiskal ketat, hanya memperbolehkan sebagian kecil keuntungan dari GPFG digunakan untuk pembiayaan APBN setiap tahun.

Saat ini, sekitar 70% portofolio GPFG diinvestasikan dalam saham global, 27% pada obligasi, dan sisanya dalam properti serta infrastruktur energi terbarukan. Uniknya, hampir seluruh investasi ditempatkan di luar Norwegia — strategi yang dipilih agar dana tak mendistorsi ekonomi domestik.

Pemerintah Norwegia juga menerapkan disiplin fiskal tinggi. Dalam rancangan anggaran 2026, misalnya, hanya sekitar USD 57,4 miliar dari GPFG yang akan digunakan untuk belanja publik, sisanya tetap diinvestasikan kembali.

Dalam laporan tahunannya, NBIM menyebut penggunaan artificial intelligence dan large language models kini jadi bagian dari sistem analisis investasi. Teknologi ini membantu menilai risiko iklim, memantau target emisi perusahaan, serta mengukur seberapa efektif dialog GPFG dengan emiten besar terkait komitmen net zero 2050.

NBIM melaporkan bahwa pada 2024, sekitar 74% dari emisi yang dibiayai oleh portofolio investasi telah tercakup dalam target net zero, naik 6 poin dibanding tahun sebelumnya. 

“Kami tak ingin hanya jadi penonton dalam transisi energi global,” kata Tangen dalam pernyataannya.

Meski menuai pujian, GPFG bukan tanpa kritik. Sejumlah LSM lingkungan menilai dana ini belum sepenuhnya mendukung resolusi iklim di beberapa perusahaan portofolio, terutama yang bergerak di sektor energi fosil. Selain itu, ketergantungan besar pada pasar AS menimbulkan kekhawatiran soal risiko geopolitik dan volatilitas global.

Isu etika juga kerap muncul. GPFG memiliki daftar perusahaan yang dikecualikan (exclusion list) karena pelanggaran hak asasi manusia atau dampak lingkungan, namun keputusan itu sering kali menimbulkan perdebatan publik di Norwegia sendiri.

Walau hasil investasinya tak dibagikan langsung ke warga, dana GPFG menjadi tulang punggung pembiayaan layanan publik Norwegia mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Keberadaan dana ini juga membantu menjaga ekonomi tetap stabil ketika harga minyak dunia anjlok.

Dengan nilai setara lebih dari tiga kali lipat Produk Domestik Bruto (PDB) Norwegia, GPFG kini dianggap sebagai model pengelolaan sumber daya alam paling sukses di dunia. 

Banyak negara penghasil minyak dan gas, termasuk di Asia dan Timur Tengah, menjadikan sistem ini sebagai acuan untuk membangun fondasi fiskal jangka panjang mereka.