Pemerintah Indonesia mencatat kemajuan besar dalam program elektrifikasi nasional. Hingga akhir 2024, rasio elektrifikasi mencapai 99,83 persen dengan lebih dari 1.100 desa baru teraliri listrik melalui program Listrik Desa (Lisdes) dan BPBL. (Dok. Kementerian ESDM)

Pemerintah Indonesia mencatat capaian besar dalam program elektrifikasi nasional. Hingga akhir 2024, rasio elektrifikasi nasional mencapai 99,83 persen, menandai hampir seluruh wilayah Indonesia kini teraliri listrik. 

Capaian ini diraih melalui Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Nusa Tenggara, Maluku, Papua, hingga wilayah perbatasan Kalimantan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah menargetkan pemerataan listrik nasional bisa tuntas pada 2029–2030 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Saya pikir masa 80 tahun Indonesia Merdeka, masih ada desa yang belum ada listrik,” ujar Bahlil, dikutip dari Kompas.com (24/10/2025).

Selama 2025, pemerintah berhasil membangun jaringan listrik di lebih dari 1.100 desa. Angka ini bagian dari target total 1.285 desa yang akan teraliri listrik hingga akhir tahun, berdasarkan data Kementerian ESDM dan PLN.

Melalui Program Lisdes, pembangunan jaringan meliputi 4.770 kilometer sirkuit jaringan tegangan menengah, 3.265 kilometer jaringan tegangan rendah, serta gardu distribusi berkapasitas 94.040 kVA. Infrastruktur tersebut ditujukan untuk melayani lebih dari 77 ribu keluarga di pelosok daerah.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Ketahanan Energi untuk Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia, Ali Ahmudi, menyebut keberhasilan ini tidak lepas dari penggunaan teknologi pembangkit modern seperti sistem microgrid dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hybrid di pulau-pulau kecil.

“Kombinasi sistem hybrid dan microgrid membuat pasokan listrik di wilayah terpencil jadi lebih efisien dan berkelanjutan,” kata Ali dalam keterangan kepada Antara (2025).

Capaian elektrifikasi bukan sekadar angka di atas kertas. Kisah Ruslan (52), warga Desa Bandar Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, menggambarkan perubahan nyata dari program ini. 

Selama bertahun-tahun, ia harus mengandalkan genset dengan biaya Rp390 ribu per bulan. Kini, setelah listrik masuk lewat program BPBL, ia dan keluarganya bisa menikmati penerangan tanpa biaya tambahan.

“Bagi kami, listrik itu seperti surga yang ditunggu. Mungkin bagi orang kota biasa saja, tapi buat kami ini berkah besar,” ujar Ruslan kepada Antara (2025).

Istrinya, Samitri (49), kini bisa menjalankan usaha jahit kecil di rumah dengan penghasilan sekitar Rp30 ribu per hari. Kehadiran listrik juga menghemat pengeluaran keluarga hingga Rp200 ribu per bulan. Anak-anak mereka pun dapat belajar pada malam hari tanpa khawatir kehabisan bahan bakar untuk genset.

Meski capaian elektrifikasi sudah hampir 100 persen, pemerintah masih menghadapi tantangan besar. Data Kementerian ESDM mencatat masih ada 5.700 desa dan 4.310 dusun yang belum teraliri listrik, sebagian besar berada di wilayah 3T dengan kondisi geografis sulit seperti pegunungan Papua atau pulau-pulau kecil di Maluku dan Nusa Tenggara.

Untuk menjawab itu, pemerintah melanjutkan Program BPBL 2025 yang menargetkan 215.000 rumah tangga akan mendapat sambungan listrik gratis. Program ini menyasar keluarga miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Kontan.co.id, 2025).

“Tantangan terbesarnya memang akses geografis. Tapi kami tidak berhenti. Pemerintah mempercepat pembangunan pembangkit energi baru terbarukan dengan target 42,6 gigawatt dalam sepuluh tahun ke depan,” ujar Bahlil dalam konferensi pers.

Langkah ini, kata dia, akan difokuskan pada pembangkit berbasis energi surya, mikrohidro, dan biomassa yang cocok untuk daerah terpencil. Selain menekan biaya distribusi listrik, strategi ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah menuju transisi energi bersih.

Program elektrifikasi nasional yang berjalan sejak awal 2020-an kini memasuki tahap pemantapan. Pemerintah berkomitmen agar tak ada lagi desa yang hidup dalam kegelapan pada 2030—sebuah target yang kini semakin dekat untuk dicapai.