Pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengirim tim ke Brasil untuk mempelajari pengembangan etanol dan menjajaki kerja sama energi nuklir. (JIBI/Bisnis/Eisebio Chrysnamurti)


Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengirim tim khusus ke Brasil untuk mempelajari pengembangan etanol serta membuka peluang kerja sama energi nuklir. Langkah ini sejalan dengan rencana pemerintah menerapkan mandatori bioetanol 10 persen atau E10 mulai 2027 mendatang.

Dalam upacara peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi di Monas, Jakarta, Jumat (24/10/2025), Bahlil menegaskan komitmen pemerintah menekan ketergantungan impor bahan bakar minyak dengan mendorong penggunaan etanol dari bahan baku lokal. 

“Di 2027, kita akan mandatori untuk membangun bensin kita dengan E10 sampai dengan E20,” ujar Bahlil.

Kebijakan ini, kata dia, diperkirakan bakal membutuhkan sekitar 1,4 juta kiloliter etanol per tahun. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif, termasuk tax holiday bagi investor yang membangun pabrik etanol di dalam negeri. 

“Kita kasih insentif bagi yang mau bangun pabrik etanol di Indonesia. Ini kesempatan besar karena kita mau dorong investasi di sektor energi hijau,” tambahnya.

Keputusan mengirim tim ke Brasil bukan tanpa alasan. Negeri tersebut dikenal sebagai produsen etanol terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat, dengan penerapan campuran bahan bakar E30 secara nasional dan bahkan E100 di beberapa negara bagian.

Bahlil menyebut, pihaknya baru saja menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan pemerintah Brasil pada Kamis (23/10/2025). Penandatanganan dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta, disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.

“Kemarin saya tanda tangan MoU, termasuk di dalamnya adalah dijajaki kemungkinan kerja sama nuklir,” kata Bahlil usai acara di Monas. 

Ia menambahkan, tim dari Indonesia akan mempelajari model pengembangan etanol di Brasil sekaligus menelusuri peluang kerja sama di bidang energi nuklir.

Mandatori E10 disebut sebagai langkah strategis untuk menekan impor bensin yang selama ini membebani neraca perdagangan migas. Berdasarkan data Kementerian ESDM, impor minyak nasional pada 2024 mencapai sekitar 330 juta barel, terdiri dari 128 juta barel minyak mentah dan 202 juta barel BBM.

Bahlil optimistis penerapan E10 dapat menurunkan angka impor tersebut, meniru keberhasilan program biodiesel yang terbukti menghemat devisa hingga USD 40,71 miliar sepanjang periode 2020–2025. 

“Kalau dulu biodiesel bisa hemat puluhan miliar dolar, maka etanol ini juga akan punya dampak besar untuk kemandirian energi nasional,” ujar dia.

Selain etanol, kerja sama dengan Brasil juga mencakup penjajakan di sektor energi nuklir. Brasil memiliki cadangan uranium yang cukup besar serta beberapa pembangkit listrik tenaga nuklir yang sudah beroperasi.

Menurut Bahlil, peluang investasi dari perusahaan energi Brasil cukup besar, meskipun masih dalam tahap awal diskusi. 

“Ada kemungkinan besar investor Brasil membangun pabrik etanol di Indonesia. Kita masih bicara, tapi respons mereka positif,” ujarnya.

Kementerian ESDM menargetkan hasil studi dari Brasil akan menjadi dasar penyusunan peta jalan pengembangan bioetanol nasional dan rencana implementasi E10 pada 2027. Pemerintah juga tengah mengkaji kesiapan infrastruktur distribusi serta potensi bahan baku, termasuk tebu dan singkong, yang bisa menjadi sumber utama produksi etanol di dalam negeri.

Program E10 merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat transisi energi menuju sumber energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Selain menekan impor, penggunaan bioetanol diharapkan mampu menciptakan efek berantai terhadap sektor pertanian dan industri pengolahan di daerah.

Langkah ini juga diyakini akan memperkuat ketahanan energi nasional di tengah fluktuasi harga minyak dunia yang terus berubah. Pemerintah menilai, kombinasi antara pengembangan bioetanol dan kerja sama nuklir dengan Brasil bisa menjadi terobosan baru untuk diversifikasi sumber energi Indonesia dalam jangka panjang.