Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan proyek kereta cepat Jakarta–Surabaya dilakukan lebih hemat dengan mengurangi tunnel dan menyelaraskan jalur dengan jalan yang ada. (Instagram/@luhut.pandjaitan)

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan proyek kereta cepat Jakarta–Surabaya dikerjakan dengan efisiensi biaya, khususnya dengan mengurangi pembangunan terowongan yang mahal. 

Saran ini disampaikan dalam konteks kelanjutan proyek kereta cepat yang sebelumnya dikenal dengan nama Whoosh di rute Jakarta–Bandung.

Luhut menegaskan bahwa pengalaman proyek Jakarta–Bandung menunjukkan biaya tinggi terutama disebabkan pembangunan tunnel dan pembebasan tanah. 

"Kita sudah tahu juga, mengalami pelajaran daripada Jakarta–Bandung, kita jangan bikin banyak tunnel, karena tunnel yang mahal. Kita juga jangan banyak pembebasan tanah," ujarnya seperti dikutip dari kompas.com.

Pemerintah telah menyiapkan rencana awal pembangunan kereta cepat dari Kertajati menuju Cilacap, Solo, dan berlanjut ke Surabaya. Luhut menambahkan, jalur kereta cepat sebaiknya sejajar dengan jalur kereta api dan jalan raya yang sudah ada, agar lebih hemat dan efisien. 

"Untuk itu, kita align aja, sejajar saja dengan tadi jalan kereta api atau jalan mobil yang ada," katanya.

Selain itu, China menyatakan siap melanjutkan proyek kereta cepat hingga Surabaya, dengan syarat Indonesia menyelesaikan restrukturisasi utang PT KCIC, operator Whoosh. Luhut mendorong CEO Danantara, Rosan P. Roeslani, untuk segera membentuk tim restrukturisasi. 

"Kemarin saya sudah bilang sama Pak Rosan, saya bilang, 'Rosan, segera aja bikin itu. Orangnya ini, ini, ini. Kau bikin keppres-nya, ya'. Dia bilang, 'Saya bicara ke Presiden'," jelas Luhut.

Rencana pembangunan kereta cepat ini didasarkan pada studi awal yang menelusuri rute dari Bandung ke Kertajati, Purwokerto, Purworejo, Cilacap, Solo, hingga Surabaya. Luhut menekankan pentingnya transportasi cepat untuk Pulau Jawa yang menjadi “kota pulau” dan membutuhkan konektivitas yang memadai. 

"Jawa ini akan menjadi kota pulau. Jadi transportasi itu harus dibutuhkan sampai ke Surabaya," ucapnya.

Pihak lain yang terlibat, yakni pemerintah China, menegaskan proyek baru akan dilanjutkan setelah Indonesia menyelesaikan masalah restrukturisasi utang PT KCIC. 

"China itu hanya bilang, kita akan mau terus sampai ke Surabaya kalau kalian (Indonesia) menyelesaikan masalah restructuring ini segera," kata Luhut.

Luhut menekankan penyelesaian masalah tersebut dapat dilakukan dengan koordinasi yang baik dan kewenangan Presiden. 

"Jadi teman-teman sekalian, enggak ada yang enggak bisa diselesaikan. Wong negara sebesar ini, kewenangan di Presiden, sepanjang kita kompak, apa sih? Itu bisa diselesaikan," ujarnya.