Dewan Keamanan PBB menyatakan dukungan penuh terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan peningkatan bantuan internasional bagi Angkatan Bersenjata Lebanon di selatan Sungai Litani. (AP/Jhon Minchillo)


Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan pernyataan bulat pada Jumat, 17 Oktober 2025, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah Lebanon untuk menegaskan kedaulatan atas seluruh wilayahnya. 

Pernyataan itu juga menyerukan peningkatan bantuan internasional bagi Angkatan Bersenjata Lebanon, khususnya untuk memastikan penempatan efektif dan berkelanjutan di selatan Sungai Litani.

Pernyataan ini muncul di tengah rencana pemerintah Lebanon meningkatkan kehadiran militernya di wilayah selatan menjadi 10.000 pasukan pada akhir 2025, menurut Presiden Lebanon Joseph Aoun.

Langkah Dewan Keamanan PBB menyusul serangkaian serangan udara Israel yang dianggap melanggar kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah pada 26 November 2024. 

Serangan terbaru terjadi pada 11 Oktober, menewaskan satu orang dan melukai tujuh lainnya di Lebanon selatan. Pihak berwenang Lebanon mencatat pelanggaran hampir setiap hari sejak gencatan senjata diberlakukan, dengan Israel mengklaim menargetkan infrastruktur Hizbullah.

Menurut data PBB, setidaknya 108 warga sipil tewas sejak gencatan senjata, termasuk 71 pria, 21 wanita, dan 16 anak-anak. Iran mengutuk serangan Israel sebagai pelanggaran nyata terhadap kedaulatan Lebanon, sambil menyoroti “ketidakaktifan terus-menerus” Amerika Serikat dan Prancis sebagai penjamin gencatan senjata.

Dewan Keamanan juga menegaskan dukungan penuh untuk Pasukan Interim PBB di Lebanon (UNIFIL), dengan menekankan bahwa pasukan penjaga perdamaian tidak boleh menjadi sasaran serangan. 

Insiden terkini termasuk granat yang dijatuhkan di dekat posisi UNIFIL, melukai sejumlah personel. Sejak gencatan senjata, UNIFIL telah mengidentifikasi lebih dari 340 tempat penyimpanan senjata di Lebanon selatan dan melaporkannya kepada tentara Lebanon untuk dimusnahkan.

Mandat UNIFIL sendiri memiliki masa depan yang belum pasti, setelah Dewan Keamanan memberikan suara pada Agustus untuk mengakhiri mandat pada 31 Desember 2026. Tentara Lebanon diharapkan mengambil alih seluruh posisi PBB secara bertahap ketika UNIFIL menarik diri pada 2027.

Seorang juru bicara Dewan Keamanan PBB menyatakan, “Kami mendukung penuh upaya Lebanon dalam menjaga kedaulatan dan meminta komunitas internasional memperkuat dukungan bagi angkatan bersenjatanya.”