KPK resmi memulai penyelidikan dugaan markup proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) setelah muncul perbedaan biaya pembangunan yang disebut mencapai tiga kali lipat dari proyek serupa di China. (Dok. KCIC)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memulai penyelidikan atas dugaan penggelembungan anggaran atau markup dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Langkah ini diambil menyusul munculnya dugaan bahwa biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai tiga kali lipat dibandingkan proyek serupa di China.

“Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, saat dihubungi wartawan, Senin (27/10/2025). 

Ia belum merinci kapan penyelidikan dimulai, mengingat proses awal di lembaga antirasuah biasanya dilakukan secara tertutup.

Isu dugaan markup proyek strategis nasional ini pertama kali mencuat lewat pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025, Mahfud mengungkap adanya selisih mencolok antara biaya pembangunan KCJB di Indonesia dan China.

“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar AS. Di China sendiri, hitungannya 17 sampai 18 juta dolar. Naik tiga kali lipat,” ujar Mahfud dalam video tersebut. 

Ia juga mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas lonjakan biaya itu serta ke mana aliran dana yang membengkak.

Pernyataan Mahfud itu langsung menyedot perhatian publik. Tak lama setelahnya, KPK menegaskan akan menindaklanjuti dengan mengumpulkan informasi dan bukti. Lembaga ini juga sempat mengimbau Mahfud agar membuat laporan resmi, namun ia menolak.

“Kalau dipanggil, saya akan datang. Tapi kalau disuruh lapor, ngapain, buang-buang waktu juga,” kata Mahfud di Yogyakarta, Minggu (26/10), seperti dikutip dari Antara.

Asep Guntur menegaskan KPK tak hanya menunggu laporan dari Mahfud, tetapi juga bergerak aktif mencari data. 

“Kami tidak menunggu, kami tentu mencari juga informasi,” ujarnya dikutip dari Monitor Indonesia, Senin (27/10).

Menurutnya, KPK membuka diri terhadap segala bentuk informasi dari masyarakat yang dapat mempercepat proses penyelidikan. Lembaga ini kini tengah menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan anggaran sejak tahap awal proyek hingga pelaksanaan konstruksi.

Sementara itu, Mahfud menyebut informasi mengenai dugaan markup proyek Whoosh sebenarnya sudah lebih dulu beredar di internal pemerintah. 

“Wong yang saya laporkan itu, KPK sudah tahu. Karena sebelum saya ngomong, sudah ramai duluan. Saya cuma ngomong karena sudah ramai saja,” ujarnya.

Proyek Kereta Cepat Whoosh yang menghubungkan Jakarta dan Bandung sepanjang 142 kilometer ini menelan biaya sekitar USD 7,27 miliar atau setara Rp120 triliun. Angka itu naik dari rencana awal sebesar USD 6,07 miliar menjadi USD 7,5 miliar, akibat cost overrun sebesar USD 1,449 miliar.

Pembengkakan biaya tersebut membuat PT Kereta Api Indonesia (Persero) harus menanggung utang tambahan sebesar Rp6,9 triliun kepada China Development Bank. 

Pemerintah kini tengah menegosiasikan restrukturisasi pembayaran utang proyek yang menjadi simbol kerja sama Indonesia–China di era Presiden Joko Widodo itu.

Proyek KCJB sendiri mulai dibangun pada 2016 dan resmi dioperasikan pada Oktober 2023. Kereta cepat ini menjadi yang pertama di Asia Tenggara dan diharapkan dapat memangkas waktu tempuh Jakarta–Bandung menjadi sekitar 45 menit. Namun di tengah prestasi teknologi itu, polemik soal efisiensi anggaran kini kembali menyeruak.

Menurut data CNBC Indonesia, biaya pembangunan proyek kereta cepat di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan beberapa proyek serupa di negara lain. 

Di China, misalnya, biaya pembangunan jalur kereta cepat umumnya berkisar USD 17–21 juta per kilometer. Sementara di Indonesia, nilainya melonjak hingga USD 52 juta per kilometer.

Kini, KPK tengah mengumpulkan dokumen dan data keuangan proyek, termasuk menelusuri proses pengadaan, kontrak kerja sama, serta potensi keterlibatan pihak tertentu. 

Hingga berita ini diturunkan, lembaga antirasuah belum membeberkan siapa saja pihak yang akan dimintai keterangan dalam tahap penyelidikan awal ini.