Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan menyiapkan investasi sekitar Rp 795 triliun per tahun. (Pixabay/@catazul)

Indonesia secara resmi menargetkan pencapaian Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat sebagai fondasi visi Indonesia Maju 2045. Komitmen ini diumumkan oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui Direktur Lingkungan Hidup, Nizhar Marizi, dalam keterangan resmi pada Senin (20/10/2025).

Program pembangunan rendah karbon menjadi pilar utama dalam upaya mencapai target ini, melalui integrasi kebijakan rendah karbon ke dalam perencanaan nasional dan daerah. 

Implementasi dilakukan lewat program Low Carbon Development Indonesia (LCDI) yang melibatkan pemerintah, mitra pembangunan, serta masyarakat sipil.

“Target tersebut telah tertuang dalam RPJMN 2020–2024, hingga diperkuat dalam RPJPN 2025–2045,” ujar Nizhar, menegaskan keberlanjutan komitmen pemerintah terhadap pembangunan rendah karbon.

Sebelumnya, Indonesia telah memasukkan target pengurangan emisi gas rumah kaca dalam berbagai dokumen perencanaan nasional. Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI) menjadi pilar penting untuk menurunkan intensitas emisi sekaligus mendorong transisi menuju ekonomi hijau.

Namun, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam hal pembiayaan. Alokasi dana mitigasi iklim saat ini tercatat sekitar Rp 305 triliun, jauh di bawah kebutuhan mencapai Rp 4.000 triliun untuk memenuhi target NDC. 

“Untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060, diperlukan investasi sekitar Rp 795 triliun setiap tahunnya,” kata Nizhar.

Rangkaian dialog multipihak telah digelar di Sumatra Utara dan Maluku untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat sipil. 

Sumatra Utara, meski menghadapi tantangan emisi tinggi, memiliki potensi besar dari energi terbarukan dan kawasan hutan. Sedangkan Maluku, dengan ekonomi berbasis kelautan, menawarkan peluang pengelolaan pesisir dan pengembangan energi bersih.

“Kami menegaskan komitmen untuk menjadikan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebagai pilar utama transformasi menuju ekonomi hijau, kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan bangsa di masa depan,” ujar Nizhar dalam Forum Dialog Multipihak Nasional–Daerah: Akselerasi Implementasi dan Pembiayaan Pembangunan Rendah Karbon 2025–2029.

Beberapa mitra pembangunan menilai kolaborasi lintas pihak menjadi kunci keberhasilan transisi ini. Mereka menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, serta masyarakat agar setiap rencana dan investasi memberikan kontribusi nyata terhadap target nasional dan komitmen global dalam menghadapi perubahan iklim.