BPI Danantara berencana merampingkan jumlah BUMN dari 1.044 menjadi 230–340 perusahaan dalam lima tahun untuk efisiensi dan perbaikan tata kelola. (Dok. Setkab)

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bakal melakukan langkah besar dengan merampingkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara signifikan dalam lima tahun ke depan. Dari total 1.044 entitas yang ada saat ini, hanya sekitar 230 hingga 340 perusahaan yang bakal dipertahankan.

Rencana ambisius ini disampaikan langsung oleh Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, dalam acara HIPMI-Danantara Indonesia Business Forum 2025 di Jakarta, Senin (20/10/2025). 

Menurut Rosan, konsolidasi besar-besaran ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pengelolaan aset negara yang dinilai terlalu tersebar dan tumpang tindih.

“Sekarang tahu tidak BUMN ada berapa banyak di Indonesia? Awalnya kami memperkirakan 800, tapi ternyata dalam kenyataannya berkembang terus di 12 sektor mencapai 1.044 saat ini,” ujar Rosan di depan peserta forum. 

Ia mengakui, angka tersebut jauh lebih besar dari perkiraan awal pemerintah dan menimbulkan tantangan dalam pengawasan maupun tata kelola.

Langkah konsolidasi ini, kata Rosan, bukan semata soal memangkas jumlah, tetapi juga menata ulang kualitas pengelolaan agar BUMN bisa bekerja lebih efektif dan sehat. 

“Kita tidak hanya membahas jumlah, tetapi juga kualitas. Bukan bicara hanya untung dan rugi, tapi juga mengenai sumber daya manusia,” tegasnya.

Pemangkasan jumlah BUMN ini sejalan dengan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Dalam Forbes Global CEO Conference di Singapura pada 15 Oktober 2025, Prabowo secara terbuka meminta Danantara melakukan rasionalisasi terhadap seluruh entitas BUMN agar tidak membebani negara.

“Saya sudah memberikan arahan kepada CEO Danantara untuk merasionalisasi semua. Kurangi jumlah BUMN dari sekitar 1.000 menjadi angka yang lebih rasional, mungkin sekitar 200, 230, atau 240,” kata Prabowo saat itu.

Presiden menilai, dengan jumlah yang terlalu banyak, koordinasi dan efektivitas antarperusahaan pelat merah sulit dijaga. Ia ingin agar hanya entitas yang benar-benar strategis dan produktif yang tetap dipertahankan, sementara sisanya bisa dilebur atau dikonsolidasikan ke dalam grup usaha yang lebih besar.

Untuk mendukung langkah restrukturisasi tersebut, Danantara disebut punya kapasitas finansial yang sangat kuat. Rosan mengungkapkan, tahun ini pihaknya menerima dividen dari BUMN sekitar Rp 140 triliun, meski dicairkan secara bertahap.

“Dividen kita pada tahun ini, walaupun diterima secara bertahap, kurang lebih mencapai Rp 140 triliun,” ujarnya.

Dengan proyeksi dividen yang stabil, Danantara memperkirakan bakal mengantongi dana investasi sekitar Rp 750 triliun dalam lima tahun mendatang, atau rata-rata Rp 150 triliun per tahun. Saat ini, lembaga pengelola investasi negara itu mengelola aset senilai US$1 triliun, menempatkannya sebagai sovereign wealth fund terbesar kelima di dunia.

Selain merampingkan jumlah perusahaan, Danantara juga menargetkan perbaikan menyeluruh pada tata kelola dan integritas BUMN. Rosan menegaskan pihaknya akan menindak tegas segala bentuk manipulasi laporan keuangan maupun praktik korupsi yang kerap mencoreng citra perusahaan milik negara.

“Di bawah Danantara, saya punya zero tolerance terhadap korupsi dan yang lain-lain. Kita tidak segan-segan untuk mengambil tindakan semaksimal mungkin,” kata Rosan.

Ia menilai, konsolidasi besar ini justru menjadi momentum untuk membersihkan sistem dan memperkuat kepercayaan investor terhadap pengelolaan aset negara. Bagi Danantara, kata dia, efisiensi bukan hanya soal jumlah, tapi juga integritas dan kinerja jangka panjang.

Rencana pemangkasan ini akan dilakukan secara bertahap, sambil memastikan operasional BUMN yang bersinggungan dengan kepentingan publik tidak terganggu. 

Hingga kini, belum ada rincian resmi mengenai sektor mana saja yang akan lebih dulu dikonsolidasikan, namun sumber di internal Danantara menyebut proses evaluasi sudah berjalan sejak awal tahun ini.