Keteta cepat Whoosh. (KCIC)

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menggelar rapat terbatas khusus untuk membahas polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh yang mencapai sekitar Rp120 triliun.

Rencana itu dikonfirmasi langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/10/2025) malam.

“Itu nanti dibahas khusus,” ujar Airlangga kepada wartawan, termasuk tim liputan KompasTV.
Meski begitu, ia belum menyebutkan kapan rapat akan digelar dan siapa saja pejabat yang akan hadir.

Proyek kereta cepat pertama di Indonesia ini menelan investasi sekitar USD 7,27 miliar atau setara Rp120,38 triliun, dengan sekitar 75 persen pembiayaan berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB). Pinjaman tersebut memiliki bunga 2 persen per tahun.

Masalah mulai mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menanggung utang Whoosh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, tanggung jawab pelunasan pinjaman berada di tangan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan Danantara, selaku pengelola investasi dan penerima dividen BUMN.

“APBN tidak bisa terus-menerus menanggung utang proyek. Proyek Whoosh harus dikelola secara bisnis oleh BPI dan PT KCIC,” ujar Purbaya dikutip dari Kompas.tv.

Ia menambahkan, Danantara yang setiap tahun menerima dividen BUMN sekitar Rp80–90 triliun, seharusnya mampu mengelola restrukturisasi utang tanpa menarik dana APBN.

Sikap tegas Purbaya itu memunculkan reaksi beragam, termasuk di kalangan menteri ekonomi dan pejabat BUMN. Pemerintah kini masih menunggu keputusan Presiden Prabowo untuk menentukan langkah restrukturisasi selanjutnya.

Di sisi lain, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan pihaknya tengah menyiapkan beberapa opsi penyelesaian utang, termasuk negosiasi ulang dengan pihak China.

“Berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, kemudian juga ada beberapa mata uang yang juga akan kita diskusikan,” kata Dony di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu sore.

Ia menegaskan, Danantara berupaya mencari skema yang tidak membebani APBN, sembari tetap menjaga keberlanjutan proyek transportasi cepat pertama di Asia Tenggara tersebut.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyoroti proyek Whoosh.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan lembaganya telah melakukan penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek tersebut sejak awal 2025.

“Penyelidikan masih berprogres. Tim masih mengumpulkan informasi dan keterangan dari berbagai pihak,” ujar Budi dalam keterangan tertulis yang dikutip CNN Indonesia.

Penyelidikan ini dilakukan seiring meningkatnya sorotan publik terhadap pembengkakan biaya proyek dan mekanisme pembiayaan yang melibatkan beberapa BUMN strategis.

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung diresmikan pada Oktober 2023 oleh Presiden Joko Widodo dan saat ini dikelola oleh PT KCIC, konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan China.

Dalam dua tahun berjalan, proyek ini menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari pembengkakan biaya, penyesuaian rute, hingga polemik pembiayaan.