Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta Pertamina membuka posko pengaduan dan menanggung biaya perbaikan kendaraan setelah ratusan motor di Jawa Timur mogok massal usai mengisi BBM Pertalite. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia turun tangan menyusul laporan ratusan sepeda motor yang mengalami gangguan mesin usai mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di sejumlah wilayah Jawa Timur sejak 24 Oktober 2025. 

Insiden yang ramai diperbincangkan di media sosial itu membuat pemerintah langsung bergerak cepat meminta klarifikasi dari PT Pertamina (Persero).

Bahlil meminta Pertamina membuka posko pengaduan khusus untuk menampung keluhan warga sekaligus menginstruksikan agar biaya perbaikan kendaraan ditanggung penuh jika terbukti kerusakan disebabkan oleh kualitas BBM yang bermasalah.

“Saya akan meminta kepada Pertamina untuk membuat pos pengaduan dan saya akan cek kadar masalahnya,” ujar Bahlil saat ditemui di Universitas Muhammadiyah Malang, Rabu (29/10/2025).

Malam hari sebelumnya, Bahlil melakukan inspeksi mendadak ke salah satu SPBU di Jalan Raya Asrikaton, Pakis, Malang, untuk memeriksa langsung kondisi BBM di lapangan. Ia menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir pelanggaran dalam distribusi maupun kualitas bahan bakar. 

“Kalau memang terbukti rusak, saya minta Pertamina menanggung semuanya,” katanya menegaskan.

Pertamina buka 17 posko pengaduan

Menindaklanjuti arahan tersebut, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) bergerak cepat dengan membuka 17 posko pengaduan yang tersebar di berbagai kota. Jumlah itu meningkat signifikan dari tiga posko awal yang dibuka pada 28 Oktober 2025.

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami masyarakat dan memastikan investigasi tengah berjalan untuk mencari tahu penyebab gangguan mesin yang menimpa konsumen.

“Terkait kejadian beberapa kendaraan konsumen yang mengalami kendala, kami segera melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan penyebab gangguan,” ujar Mars Ega melalui keterangan resmi yang dikutip dari DetikFinance.

Selain membuka posko, Pertamina juga menyediakan saluran pengaduan melalui call center 135 dan pesan langsung di akun Instagram resmi @pertamina.135.

Area Manager Communication Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyampaikan hasil uji laboratorium sementara terhadap sampel Pertalite dari Terminal BBM Tuban dan Surabaya menunjukkan produk masih sesuai spesifikasi. 

Meski begitu, investigasi lanjutan di tingkat SPBU tetap dilakukan untuk memastikan tidak ada gangguan di jalur distribusi akhir.

“Hasil lab sementara tidak menunjukkan penyimpangan spesifikasi. Namun kami tetap lanjutkan pemeriksaan di lapangan,” kata Ahad Rahedi dikutip dari iNews.id (29/10).

DPR dan BPKN desak transparansi

Kasus “motor brebet” massal ini meluas di tujuh wilayah, antara lain Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Tuban, Surabaya, Sidoarjo, dan Malang. Situasi tersebut memicu desakan dari berbagai pihak agar Pertamina membuka hasil pemeriksaan laboratorium secara transparan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menilai kasus ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan juga menyangkut kepercayaan publik terhadap kualitas energi nasional.

“Fenomena motor brebet ini bukan sekadar gangguan teknis, tetapi persoalan kepercayaan publik terhadap kualitas energi nasional,” tegas Nurdin. Ia meminta Pertamina segera merilis hasil uji lab agar masyarakat tidak berspekulasi.

Desakan senada datang dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang menyatakan akan memanggil Pertamina untuk meminta penjelasan resmi. Langkah ini diambil guna memastikan perlindungan konsumen sesuai aturan.

“Kami akan panggil Pertamina untuk memberikan keterangan resmi agar tidak ada spekulasi liar di masyarakat,” ujar salah satu anggota BPKN seperti dikutip dari Antara (29/10).

Pemerintah turunkan tim Lemigas

Sebagai langkah lanjutan, Kementerian ESDM menugaskan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) untuk memverifikasi secara independen kualitas Pertalite yang diduga menjadi penyebab gangguan mesin. Tim ini diturunkan langsung ke sejumlah SPBU di Jawa Timur untuk mengambil sampel dan melakukan uji kimiawi di laboratorium.

Bahlil menegaskan, hasil pemeriksaan Lemigas akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan langkah selanjutnya. Jika terbukti ada pelanggaran, pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang bertanggung jawab.

“Tidak ada toleransi untuk pelanggaran distribusi dan kualitas BBM,” tegas Bahlil dikutip.

Hingga kini, Pertamina masih menunggu hasil lengkap uji laboratorium dan menampung seluruh laporan masyarakat melalui posko pengaduan yang tersebar di berbagai daerah Jawa Timur.

Kasus gangguan mesin massal ini menjadi sorotan karena melibatkan ribuan konsumen dan menyentuh aspek penting dalam kepercayaan publik terhadap penyediaan energi nasional. Pemerintah memastikan penanganan dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab agar kejadian serupa tak terulang di kemudian hari.