Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut 90 persen proyek hilirisasi Indonesia hingga 2040 akan didominasi sektor pertambangan mineral dan batubara. (Dok. PTBA)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa sekitar 90 persen proyek hilirisasi nasional hingga tahun 2040 akan didominasi oleh sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba). Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum HIPMI-Danantara Business Forum 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (20/10/2025).

“Kita bicara hilirisasi. Ini 90 persennya dari sektor pertambangan—mineral dan batubara,” ujar Bahlil di hadapan para pengusaha muda yang hadir dalam forum tersebut.

Menurut data Kementerian Investasi dan Hilirisasi, potensi investasi dari sektor minerba mencapai sekitar US$ 498,4 miliar atau setara dengan Rp 8.261 triliun (kurs Rp 16.575 per dolar AS). Angka tersebut menjadikan minerba sebagai sektor paling dominan dalam peta hilirisasi jangka panjang pemerintah.

Pernyataan Bahlil menegaskan arah kebijakan pemerintah yang masih bertumpu pada industrialisasi berbasis sumber daya alam, khususnya tambang. 

Pemerintah menilai hilirisasi adalah kunci untuk membawa Indonesia keluar dari ketergantungan pada ekspor bahan mentah menuju ekonomi bernilai tambah.

Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan, transformasi hilirisasi menjadi jalan untuk mengubah struktur ekonomi nasional dari berbasis komoditas mentah menjadi industri olahan yang menghasilkan devisa lebih besar.

“Hilirisasi ini bukan sekadar proyek, tapi transformasi ekonomi nasional. Indonesia punya 28 komoditas strategis, dan ini keunggulan yang harus diolah, bukan dijual mentah,” ujar Bambang.

Data Kementerian ESDM mencatat, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dengan pangsa 42 persen, cadangan timah 16,3 persen (peringkat dua dunia), dan cadangan tembaga sekitar 3 persen (peringkat ke-11 dunia). 

Keberhasilan hilirisasi nikel selama lima tahun terakhir menjadi contoh paling nyata. Nilai ekspor produk turunan nikel meningkat tajam dari sekitar US$ 3,3 miliar pada periode 2017–2018 menjadi antara US$ 34–40 miliar saat ini.

Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menekankan bahwa sektor tambang kini tengah bertransformasi menuju praktik yang lebih berkelanjutan untuk menjawab tudingan negatif dari negara-negara Barat soal isu lingkungan.

“Perusahaan di Indonesia sudah mulai mengalami transformasi menuju perusahaan tambang yang lebih bertanggung jawab,” kata Tri dalam acara Energy Corner yang disiarkan CNBC Indonesia, Senin (20/10).

Ia menjelaskan, pemerintah telah memperketat aturan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) agar seluruh aktivitas pertambangan memenuhi standar Environmental, Social, and Governance (ESG). 

Namun, pemerintah juga memberikan keleluasaan lebih kepada perusahaan dalam aspek operasional untuk mendorong efisiensi dan inovasi.

Dalam rangka mempercepat implementasi hilirisasi, Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional telah menyerahkan 18 dokumen feasibility study kepada Badan Pembiayaan Investasi (BPI) Danantara sebagai lembaga pelaksana pembiayaan proyek. 

Dari total tersebut, delapan proyek berasal dari sektor minerba dengan nilai investasi mencapai US$ 20,1 miliar atau sekitar Rp 321,8 triliun.

Proyek-proyek itu diperkirakan akan menyerap lebih dari 100 ribu tenaga kerja baru di berbagai daerah penghasil tambang. Beberapa di antaranya berada di Sulawesi, Kalimantan Timur, dan Papua yang menjadi pusat hilirisasi nikel, tembaga, serta bauksit.

Meski menghadapi resistensi dari sejumlah pihak yang menilai kebijakan hilirisasi terlalu agresif dan berpotensi menimbulkan ketegangan dagang, terutama dengan negara-negara importir bahan mentah, Bahlil menegaskan pemerintah tak akan mundur.

“Masih ada pihak yang tidak ingin Indonesia maju lewat hilirisasi. Tapi kami akan terus jalan, karena ini untuk kepentingan bangsa dan negara,” tegasnya.