Penayangan video promosi capaian program pemerintah di sejumlah bioskop menuai sorotan publik. Istana menegaskan langkah ini sah dan wajar selama sesuai aturan serta tidak mengganggu kenyamanan penonton. (BPMI Setpres)

Penayangan video pendek berisi capaian program unggulan Presiden Prabowo Subianto di sejumlah bioskop menuai sorotan publik. Video berdurasi beberapa menit itu diputar sebelum film utama dimulai sejak awal September 2025 dan menampilkan data produksi beras, program makan bergizi gratis, hingga pendirian koperasi desa.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan hal yang wajar selama tidak mengganggu kenyamanan penonton. 

“Pemerintah punya tanggung jawab menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Penayangannya sah sepanjang sesuai aturan dan tidak mengganggu jadwal film,” kata Prasetyo di Jakarta, Senin (15/9).

Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Fifi Aleyda Yahya, menambahkan bahwa bioskop dipilih sebagai medium karena dinilai mampu memberikan pengalaman visual dan audio yang lebih efektif. 

“Bioskop memberikan ruang penerimaan pesan secara utuh. Informasi publik tidak hanya bisa lewat televisi atau media sosial, tapi juga layar lebar,” ujarnya.

Video yang viral di media sosial itu menyoroti beberapa capaian pembangunan. Di antaranya produksi beras nasional yang mencapai 21,76 juta ton hingga Juli 2025, naik 14,49 persen dibanding tahun sebelumnya. 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut sudah menjangkau 20 juta penerima sejak Januari 2025 dengan serapan anggaran Rp13,2 triliun. 

Selain itu, pemerintah juga menampilkan data 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi, 80 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih, dan 100 sekolah rakyat gratis.

Langkah ini memunculkan perdebatan di media sosial. Sebagian warganet menganggap penayangan video pemerintah di bioskop tidak pada tempatnya, sementara pihak lain menyebut sebagai cara baru penyampaian informasi pembangunan. 

Menanggapi hal ini, Prasetyo memastikan video ditayangkan sebelum film utama dimulai sehingga tidak mengurangi durasi tontonan.

Pemerintah juga menekankan bahwa strategi komunikasi publik melalui bioskop akan terus dievaluasi. 

Badan Gizi Nasional (BGN) misalnya, masih melakukan pemantauan terhadap dampak program MBG di lapangan. Lembaga ini menyebut program tersebut tidak hanya meningkatkan kehadiran anak di sekolah, tapi juga ikut menggerakkan ekonomi lokal lewat keterlibatan petani, nelayan, dan UMKM.

Hingga pertengahan September 2025, penayangan video masih berlangsung di sejumlah jaringan bioskop di Jakarta dan beberapa kota besar. 

Pemerintah menyebut distribusi informasi lewat medium hiburan merupakan salah satu cara untuk memperluas jangkauan pesan pembangunan.