Penayangan video capaian pemerintahan Prabowo sebelum film utama di jaringan bioskop XXI memicu kritik dari LSM, akademisi, dan warganet. Protes meluas di media sosial dengan ajakan datang terlambat 15 menit agar terhindar dari tayangan tersebut. (Foto: X/@awparabuu)

Penayangan video capaian program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebelum film utama di jaringan bioskop XXI menuai sorotan tajam. Tayangan yang mulai diputar awal September 2025 itu memicu kritik dari lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan warganet karena dianggap memaksakan pesan politik di ruang hiburan.

Video berdurasi sekitar delapan hingga sembilan menit tersebut menampilkan klaim berbagai program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut menjangkau 20 juta penerima, pendirian 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih, 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), produksi beras nasional 21,76 juta ton hingga Agustus 2025, cetak sawah 225 ribu hektare, dan ekspor jagung 1.200 ton.


Kritik LSM dan Akademisi

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai langkah pemerintah menayangkan video capaian di bioskop sebagai praktik yang menyalahi etika ruang publik.

“Cara seperti ini kerap dilakukan negara otoriter dan fasis,” kata Usman, Minggu (14/9). “Alih-alih memaksakan dengan menyajikan klaim paksaan, pemerintah mestinya mengevaluasi untuk kembali memperoleh tingkat kepercayaan publik.”

Pandangan serupa disampaikan Asep Suryana, dosen Sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Ia menilai strategi komunikasi semacam ini justru dapat mengikis kepercayaan masyarakat.

“Bukan melakukan evaluasi, justru pemerintah mengintervensi ruang publik dengan sajian yang selama ini menjadi protes keras publik,” ujar Asep.


Respons Pemerintah

Pemerintah membela langkah tersebut. Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menegaskan penggunaan media publik untuk menyampaikan informasi dianggap wajar.

“Sepanjang tidak melanggar aturan dan tak mengganggu kenyamanan, keindahan, itu hal yang lumrah,” kata Prasetyo.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, sebelumnya juga menyebut pemutaran video di bioskop sebagai bagian dari komunikasi publik dan transparansi. 

Sementara Penasihat Komunikasi Pemerintah (PCO) Hasan Nasbi menyatakan bioskop “sama seperti media lain, pesan pemerintah boleh ditayangkan”.


Reaksi Warganet

Di media sosial, protes meluas. Sentimen negatif terhadap tayangan itu ditindaklanjuti dengan ajakan agar penonton masuk ke studio 15 menit setelah jadwal penayangan film. 

Akun Instagram @mont**** menyebut tujuan ajakan tersebut agar penonton tak harus melihat tayangan video capaian pemerintahan Prabowo.

Ajakan datang terlambat itu mendapat dukungan luas. Pengendali akun @ahmd**** menilai langkah tersebut wajar dilakukan.

“Selama ini orang ke bioskop itu untuk cari hiburan, bukan disuguhi propaganda politik seperti ini,” tulis akun tersebut dalam komentar di akun Instagram @catatanfilm.

Hingga senin (15/9) pukul 18.50 WIB, unggahan @catatanfilm yang menginformasikan pemutaran video Prabowo sebelum film utama dimulai telah memperoleh lebih dari 95 ribu tanda suka dan 18 ribu lebih komentar warganet.


Kronologi Penayangan

Video pertama kali muncul di layar XXI pada awal September 2025, diputar sebelum film utama bersamaan dengan iklan komersial lain. Hingga kini, jaringan CGV dan Cinepolis dilaporkan belum menayangkan konten serupa. 

Pemerintah menegaskan slot iklan yang dipakai tidak menambah biaya karena memanfaatkan waktu yang sudah tersedia.

Kontroversi ini sampai ke parlemen. Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono meminta pemerintah memperhatikan sensitivitas publik agar tidak menimbulkan kesan politisasi ruang hiburan. 

“Pendekatan inklusif jauh lebih tepat,” ujarnya.

Meski pemerintah berkeras bahwa penayangan video adalah komunikasi publik biasa, perdebatan di media sosial dan sorotan LSM menunjukkan ketegangan antara strategi promosi pemerintah dan ekspektasi masyarakat akan ruang hiburan yang bebas dari muatan politik.