Negara-negara Arab tengah membahas rencana persatuan untuk menghadapi Israel, namun upaya itu terganjal oleh kuatnya pengaruh Amerika Serikat di kawasan. (Tangkapan Layar Youtube AP)

Sejumlah negara Arab dan Teluk menyiapkan respons bersama terhadap serangan udara Israel yang menghantam ibu kota Qatar, Doha, pada awal September 2025. Serangan ini menargetkan seorang pemimpin politik Hamas dan menewaskan sedikitnya lima anggota kelompok itu serta seorang perwira keamanan Qatar.

Serangan Israel menjadi pukulan pertama langsung ke wilayah negara Teluk, hanya tiga bulan setelah Iran menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Qatar sebagai balasan atas serangan AS ke fasilitas nuklirnya. 

Dua serangan beruntun itu memicu kekhawatiran meluasnya konflik dan mengguncang citra kawasan Teluk yang selama ini dikenal stabil.

“Keputusan akan diambil pada pertemuan puncak negara-negara Arab dan Islam yang digelar di Doha akhir pekan ini,” kata Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, seperti dikutip kantor berita Qatar, Kamis (11/9). 

Ia menegaskan negaranya menyiapkan “respons regional kolektif” menghadapi eskalasi.


Gerak Cepat Negara Teluk

Kurang dari 24 jam setelah serangan, Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Mohammed bin Zayed Al Nahyan tiba di Doha. Dari sana ia bertolak ke Bahrain dan Oman untuk menyelaraskan sikap. UEA juga memanggil diplomat Israel dan mengecam serangan sebagai “terang-terangan dan pengecut”.

Bader Al Saif, asisten profesor sejarah di Universitas Kuwait, menilai negara-negara Teluk tak bisa menunda keputusan. 

“Jika tidak, ibu kota-kota Teluk lainnya bisa menjadi target berikutnya,” ujarnya kepada media lokal.

Salah satu opsi yang kini dibicarakan adalah menurunkan tingkat hubungan diplomatik dengan Israel. UEA bahkan disebut bisa mengurangi partisipasi dalam Perjanjian Abraham, kesepakatan normalisasi yang diteken bersama Israel pada 2020.

Pejabat senior UEA, Lana Nusseibeh, menyebut rencana Israel mencaplok Tepi Barat sebagai “garis merah” dan “pengkhianatan terhadap semangat Perjanjian Abraham”.


Jalur Hukum dan PBB

Qatar juga mendorong langkah hukum internasional. Upaya itu berbuah hasil ketika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan pernyataan resmi mengecam serangan Israel pada Kamis (11/9).

Hasan Alhasan, peneliti senior Institut Internasional untuk Studi Strategis di Bahrain, menilai negara-negara Teluk dapat memutuskan bergabung dalam gugatan internasional. “Baik secara politik maupun finansial, opsi itu kini terbuka,” katanya.

Serangan ke Doha kembali menyoroti perjanjian pertahanan bersama negara-negara Teluk yang sudah ada sejak 1980-an. Abdulaziz Sager, ketua Gulf Research Center, menyebut Pasukan Perisai Semenanjung bisa diaktifkan dan diperluas.

“Selama ini klausul perjanjian bersifat teoretis, tetapi saat ini mereka dapat mengaktifkannya lewat pembentukan komando terpadu Teluk, integrasi sistem pertahanan udara dan rudal, serta peningkatan kapabilitas pertahanan yang lebih independen dan inovatif,” kata Alhasan.

Ketergantungan pada perangkat militer AS memunculkan desakan agar negara-negara Teluk memperkuat otonomi pertahanan. 

“Serangan Israel bisa menjadi pemicu dialog yang lebih serius dengan pemerintahan Trump mengenai kemitraan keamanan mereka,” tambah Sager.


Tekanan Ekonomi

Selain jalur diplomatik dan pertahanan, kekuatan ekonomi juga dipandang sebagai alat tekanan. Negara-negara Teluk memiliki dana kekayaan kedaulatan raksasa serta pendapatan dari ekspor minyak dan gas.

Alhasan menilai dana itu dapat digunakan untuk menekan Israel, termasuk memboikot perusahaan yang memiliki saham besar di perekonomian Israel. 

“Mereka memiliki senjata ekonomi yang nyata,” ujarnya.

Tiga negara Teluk sebelumnya menjanjikan investasi sekitar USD3 triliun ke ekonomi Amerika Serikat selama masa jabatan kedua Presiden Donald Trump. 

Namun, Bader Al Saif mengingatkan, “Investasi tersebut didasarkan pada asumsi bahwa kawasan Teluk aman dan stabil. Jika rasa aman hilang karena tindakan sekutu AS seperti Israel, dana itu bisa dialihkan untuk memperkuat pertahanan kawasan atau mencari imbal hasil yang lebih aman.”


Latar Belakang Konflik

Hubungan Israel dengan negara-negara Arab memang lama diwarnai konflik. Sejak berdirinya Israel pada 1948, Liga Arab menolak pengakuan dan memelopori boikot ekonomi. Upaya normalisasi sempat mencuat lewat Perjanjian Abraham pada 2020 yang melibatkan UEA, Bahrain, dan Maroko, namun tetap menuai kontroversi di dunia Arab.

Kini, serangan langsung ke Qatar memicu kekhawatiran baru. Arab Saudi, yang selama ini menjaga kontak informal dengan Israel, menegaskan normalisasi hubungan hanya mungkin jika negara Palestina merdeka terbentuk.

Para analis memperingatkan potensi eskalasi yang bisa meluas ke jalur energi global. Teluk Arab merupakan pemasok utama minyak dunia. Jika situasi memburuk, harga energi internasional bisa terdampak.

Sejumlah negara, termasuk Indonesia, telah menyampaikan kecaman. 

“Tindakan Israel jelas melanggar hukum internasional dan kedaulatan negara,” tulis Kementerian Luar Negeri RI dalam pernyataan resminya.

Pertemuan puncak negara-negara Arab dan Islam di Doha akhir pekan ini diharapkan menghasilkan langkah konkret. 

Namun perbedaan kepentingan di antara negara-negara Teluk—mulai dari pertimbangan ekonomi hingga hubungan dengan Washington—diperkirakan akan memengaruhi bentuk keputusan bersama.

Situasi keamanan di Doha sendiri kini dilaporkan terkendali. Namun pemerintah Qatar tetap meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat pengamanan fasilitas penting, termasuk bandara internasional dan instalasi energi.