Presiden AS Donald Trump bertemu pemimpin dari delapan negara muslim, termasuk Indonesia, di sela-sela Sidang Umum PBB di New York untuk membahas upaya menghentikan perang Gaza yang kian memanas. (Wikimedia Commons)

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggelar pertemuan multilateral dengan pemimpin dari delapan negara mayoritas Muslim di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, Selasa (23/9) waktu setempat. 

Pertemuan ini dihadiri perwakilan dari Qatar, Arab Saudi, Turki, Pakistan, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Indonesia.

Agenda utama pertemuan tersebut adalah membicarakan langkah konkret untuk menghentikan eskalasi perang di Gaza yang dalam beberapa pekan terakhir semakin memanas. 

Diskusi juga menyentuh isu pembebasan sandera, kemungkinan penarikan pasukan Israel, serta rencana pemerintahan transisi di Gaza tanpa keterlibatan Hamas, seperti dilaporkan Livemint (23/9/2025).

Pertemuan digelar di tengah meningkatnya gelombang pengakuan negara Palestina oleh negara-negara Barat. Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal baru saja menyatakan pengakuan resmi terhadap kedaulatan Palestina pada 21 September lalu. Langkah itu menuai reaksi keras dari Israel.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut pengakuan tersebut sebagai bentuk “hadiah untuk terorisme”. 

Dalam pernyataannya yang dikutip Reuters (21/9/2025), Netanyahu menegaskan: “Anda sedang memberi hadiah besar kepada terorisme… Negara Palestina tidak akan berdiri di sebelah barat Sungai Yordan.”

Di sisi lain, sejumlah negara Arab memberi peringatan keras terhadap ancaman Israel mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menilai langkah itu sebagai “garis merah” yang bisa memicu konsekuensi diplomatik lebih serius, menurut laporan PBS (22/9/2025).

Di Tepi Barat, reaksi masyarakat Palestina terhadap gelombang pengakuan negara cukup beragam. Banyak yang menyambut gembira, namun tetap khawatir atas kemungkinan respons Israel di lapangan. 

Raed al-Saeed, warga Hebron, mengatakan kepada Al Jazeera (22/9/2025): “…langkah terpenting bagi rakyat Palestina adalah ketika Amerika Serikat mengakui negara Palestina.”

Maram Nassar, pakar hukum internasional asal Palestina, menambahkan: “…pengakuan negara memang memperkuat posisi Palestina di panggung dunia, tetapi Israel bisa saja menanggapi dengan kebijakan yang merusak potensi negara Palestina yang layak.”

Selain pertemuan dengan negara-negara Muslim, Trump dijadwalkan bertemu sejumlah pemimpin dunia lain di sela-sidang PBB. Agenda internasionalnya akan berlanjut hingga pekan depan sebelum ia menjamu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada 29 September mendatang.

Namun, rencana Trump terkait Gaza juga menuai kritik keras. Beberapa kelompok hak asasi manusia menyebut usulan agar AS “mengambil alih Gaza” pasca-perang sebagai bentuk dukungan terhadap pembersihan etnis. Al Jazeera (5/2/2025) menulis bahwa organisasi HAM internasional menyebut gagasan itu sebagai “mengerikan” dan “insane”.