Kapal induk digadang jadi simbol maritim Indonesia, tapi masih dipertanyakan dari sisi biaya, operasional, dan kepentingan strategis. (Wikimedia Commons/U.S. Navy)

Isu soal kapal induk kembali mampir ke meja perdebatan di Jakarta, di tengah gairah membangun postur pertahanan maritim. Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali, secara terbuka mengakui bahwa kapal induk dibutuhkan, setidaknya untuk "operasi militer selain perang" seperti bencana, kemanusiaan, atau sekadar menegaskan eksistensi Indonesia sebagai negara maritim besar. 

Bahkan, kabar tentang minat Indonesia atas kapal induk bekas milik Italia, Giuseppe Garibaldi, sempat menghangatkan ruang publik.

Pertanyaannya sederhana, apakah Indonesia memang siap? Atau jangan-jangan wacana ini sekadar ambisi simbolis yang lebih banyak menimbulkan beban daripada manfaat?

Kapal induk sering disebut sebagai "mahkota armada laut". Ia bukan sekadar kapal besar, tapi sebuah pangkalan udara terapung, pusat komando, sekaligus simbol proyeksi kekuatan. 

Amerika Serikat punya belasan, Tiongkok terus menambah jumlahnya, sementara negara-negara Eropa memelihara beberapa dengan anggaran militer triliunan dolar. 

Indonesia sendiri anggaran pertahanan tahun 2025 hanya sekitar Rp245 triliun dengan alokasi untuk Angkatan Laut pada tahun-tahun sebelumnya berkisar pada puluhan triliun rupiah dan diperkirakan terus meningkat. 

Dengan angka itu, bicara kapal induk yang membutuhkan dana pembangunan awal setara dengan sebagian besar anggaran TNI AL selama beberapa tahun terdengar seperti mahasiswa yang ngeyel ingin beli apartemen mewah padahal masih cicilan kos.

Lalu apa gunanya? Bagi Indonesia yang wilayahnya lebih dari 17.000 pulau, kapal induk menawarkan mobilitas luar biasa. Pesawat tempur bisa beroperasi di titik mana pun tanpa tergantung lapangan terbang darat. 

Dalam skenario bencana, kapal induk bisa menjelma rumah sakit terapung atau pangkalan udara darurat. Ia multifungsi. Di atas kertas, gagasan ini manis sekali.

Namun kertas sering kali tak sejalan dengan realitas. Mari kita hitung. Biaya pengadaan kapal induk saja untuk sebuah unit baru yang memadai dapat menghabiskan miliaran dolar AS, belum termasuk pesawat tempur yang harus dibeli khusus agar bisa lepas landas dari dek.

Setelah itu ada biaya operasional harian, pemeliharaan sistem kompleks, pelatihan ribuan kru, hingga pembangunan pelabuhan khusus. Sederhananya, kapal induk bukan barang yang sekali beli lalu selesai. Ia mirip bayi raksasa yang harus diberi makan mahal setiap hari.

Negara tetangga kita, Thailand, pernah mencicipi mewahnya kapal induk lewat HTMS Chakri Naruebet. Tapi kini kapal itu lebih sering parkir di dermaga karena biaya operasional kelewat tinggi. 

Alih-alih menjadi lambang superioritas, kapal itu justru menjadi monumen besarnya jurang antara ambisi dan kemampuan. Bukankah ada risiko Indonesia mengulang kisah serupa?

Dari sisi geopolitik, kepemilikan kapal induk Indonesia bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi kapal induk memberi sinyal serius bahwa Indonesia ingin diakui sebagai kekuatan maritim besar di Asia Tenggara. 

Tapi di sisi lain langkah itu bisa memicu keresahan tetangga sekaligus perhatian berlebihan dari Tiongkok yang sudah lebih dulu membangun kapal induk sebagai simbol pengaruh globalnya. 

Apakah kapal induk Indonesia mampu menandingi Liaoning atau Shandong milik Beijing? Jawabannya hampir pasti tidak. Kekuatan laut Tiongkok ada di level lain dengan anggaran militer lebih dari 200 miliar dolar per tahun.

Masalah berikutnya adalah kesiapan sumber daya manusia. Mengoperasikan kapal induk bukan sekadar soal punya kapal. Diperlukan pilot yang terbiasa mendarat di dek sempit yang bergoyang, teknisi dengan spesialisasi langka, hingga awak kapal dengan keahlian spesifik. 

Infrastruktur pendukung pun harus ada, mulai dari pelabuhan dalam, armada pengawal, kapal selam, sampai satelit komunikasi. Tanpa semua itu kapal induk hanya akan menjadi raja tanpa istana.

Maka tak heran jika banyak pakar pertahanan menyarankan agar Indonesia berhenti bermimpi terlalu jauh dan fokus pada alutsista yang lebih realistis. 

Rudal antikapal misalnya, jauh lebih murah dan efektif. Sebuah sistem pertahanan rudal antikapal yang komprehensif, termasuk peluncur, radar, dan puluhan rudal, dapat diperoleh dengan biaya yang masih jauh di bawah pengadaan sebuah kapal induk. Dengan alokasi dana sebesar itu, Indonesia bisa membangun sistem pertahanan yang mampu menenggelamkan kapal musuh dari jarak jauh.

Bandingkan dengan kapal induk yang butuh puluhan miliar dolar plus risiko jadi target utama musuh. Jika logika cost-benefit yang dipakai maka rudal jelas lebih masuk akal.

Alternatif lain adalah memperkuat fregat, korvet, dan kapal selam. Indonesia sudah punya program frigat kelas Merah Putih dan kapal selam buatan sendiri meski masih jauh dari cukup. Investasi di sektor ini memberi efek nyata bagi pertahanan maritim tanpa harus terjebak pada simbolisme kapal induk. 

Kapal serbu amfibi kelas Makassar misalnya sudah berfungsi baik untuk misi kemanusiaan sekaligus operasi militer. Bahkan ada ide tentang kapal induk drone yang lebih murah, lebih fleksibel, dan lebih sesuai dengan era perang modern.

Lalu bagaimana dengan argumen kapal induk sebagai instrumen diplomasi? Benar, kapal induk yang berlabuh di pelabuhan negara sahabat bisa jadi alat soft power, pertunjukan bendera, atau sekadar pamer eksistensi. Tapi bukankah Indonesia selama ini lebih dikenal sebagai big brother ASEAN lewat diplomasi politik dan ekonomi ketimbang kekuatan militer? 

Dalam praktiknya, posisi tawar Indonesia di kawasan lebih ditentukan oleh konsistensi diplomasi dan kapasitas ekonomi, bukan sekadar pamer besi mengapung.

Bukan berarti ide kapal induk harus dibuang sama sekali. Ada nilai strategis dalam jangka panjang terutama jika industri pertahanan dalam negeri sudah sanggup. 

PT PAL sudah menyatakan ambisi membangun kapal induk sendiri. Itu cita-cita besar dan tak ada salahnya bermimpi. Tapi jika dipaksakan sekarang dengan APBN yang masih terengah-engah menutup subsidi sosial, kapal induk lebih mirip proyek prestise ketimbang kebutuhan riil.

Ada ironi yang sulit diabaikan. Saat anggaran untuk sekolah dan kesehatan masih jauh dari ideal, kita sibuk membicarakan kapal induk. Sementara di banyak daerah kapal patroli saja masih kekurangan bahan bakar untuk berlayar rutin. Apakah pantas kita melompat ke level kapal induk ketika pondasi dasar pertahanan maritim belum kokoh?

Kapal induk adalah simbol dan simbol memang penting. Tapi negara juga perlu jujur pada dirinya sendiri, apakah ingin simbol atau efektivitas nyata? 

Thailand sudah membuktikan bagaimana kapal induk bisa menjadi pajangan. Amerika dan Tiongkok menunjukkan sebaliknya, tetapi mereka punya mesin uang dan industri baja yang nyaris tanpa batas. Indonesia berada di antara keduanya, punya ambisi besar tapi kantong cekak.

Mungkin, alih-alih membeli kapal induk bekas dari Italia atau memaksakan proyek raksasa, Indonesia lebih baik menaruh investasi pada sistem yang membuat kapal induk asing ragu mendekat ke perairan kita. 

Rudal antikapal, kapal selam, dan fregat modern bisa memberi efek gentar yang lebih nyata. Dengan begitu, kita menjaga laut tanpa harus menguras isi dompet nasional.

Apalagi pola perang modern sendiri sedang berubah. Kapal induk sebesar dan semegah apa pun kini justru semakin rentan. Rudal hipersonik, drone kamikaze, dan sistem perang siber menempatkan kapal induk dalam posisi defensif. 

Singkatnya, kapal induk bukan lagi "dewa perang laut" seperti pada Perang Dunia II. Ia kini adalah target mahal yang mudah diincar.

Jadi, apakah Indonesia siap punya kapal induk? Jika ukurannya adalah anggaran, SDM, infrastruktur, dan prioritas nasional maka jawabannya belum. Tapi jika ukurannya adalah mimpi dan simbol kebanggaan tentu saja siap, sebab mimpi tidak butuh dana miliaran dolar. Yang jadi masalah, mimpi tidak bisa berlayar, apalagi mendaratkan pesawat tempur.

Indonesia boleh terus mengkaji, berdiskusi dengan Italia, atau mengumbar ambisi lewat pernyataan pejabat. Itu sah-sah saja. Namun pada akhirnya publik berhak bertanya, apakah kapal induk benar-benar kebutuhan atau hanya obsesi? Karena kalau sekadar ingin pamer besi, monumen jauh lebih murah.


Disclaimer: Artikel ini merupakan pendapat pribadi penulis. Isi dan sudut pandang yang disajikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan kebijakan editorial atau pandangan Apluswire.com.