Ribuan siswa di berbagai daerah dilaporkan mengalami keracunan makanan dari program makan bergizi gratis (MBG). Indef mendesak pemerintah menghentikan sementara program ini untuk evaluasi, sementara pemerintah menegaskan MBG tetap berjalan. (Istimewa)

Sebanyak 4.000 siswa di berbagai daerah dilaporkan mengalami keracunan makanan dalam delapan bulan terakhir akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini kini menuai sorotan publik dan kritik dari kalangan ekonom, yang mendesak agar pelaksanaannya dihentikan sementara demi evaluasi menyeluruh.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut keracunan massal hanya puncak dari persoalan mendasar yang belum terselesaikan, mulai dari pengawasan distribusi bahan, dugaan mark-up anggaran, hingga lemahnya sistem perencanaan. 

Meski demikian, pemerintah menegaskan program akan tetap berjalan sembari disempurnakan.


Gelombang Kasus Keracunan

Laporan keracunan siswa terkait MBG muncul berturut-turut sejak awal tahun. Dalam catatan berbagai lembaga, total korban mencapai 4.000 anak, tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Kejadian itu berlangsung dalam kurun delapan bulan terakhir, memicu kekhawatiran orang tua, sekolah, hingga pemerintah daerah.

Beberapa kasus terjadi di dapur umum penyedia makanan MBG. Media massa juga menemukan dugaan masalah pada kualitas bahan mentah yang dikirimkan ke Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG). 

Selain itu, sempat mencuat dugaan penggunaan minyak babi pada peralatan makan, meski otoritas terkait menyatakan masih menunggu hasil uji laboratorium.

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional mengakui adanya praktik mark-up anggaran dalam proses pengadaan. Temuan ini memperkuat desakan agar program dengan skala nasional itu dievaluasi serius sebelum diperluas pada tahun depan.


Pemerintah Bertahan, Evaluasi Dijanjikan

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menegaskan pemerintah tidak akan menghentikan program MBG. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo yang menempatkan gizi anak sebagai prioritas.

“Bahwa ada berbagai peristiwa, sebagian anak-anak keracunan, mudah-mudahan bisa menjadi bahan evaluasi,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.

Ia menambahkan, “MBG, sesuai arahan Bapak Presiden, tetap akan jalan terus. Dan, secara bertahap akan terus disempurnakan dan ditingkatkan. Pemeriksaan bisa lintas sektoral dengan Kementerian Kesehatan atau mitra lainnya.”

Pemerintah memastikan evaluasi akan menyasar capaian gizi serta mekanisme distribusi, termasuk pengawasan terhadap mitra penyedia makanan. Namun, belum ada rincian waktu pelaksanaan evaluasi maupun sanksi terhadap pihak yang terbukti lalai.

Sikap berbeda disampaikan Indef. Kepala Pusat Ekonomi dan UMKM Indef, Izzudin Al Farras, mendesak program MBG dihentikan sementara sampai pemerintah merampungkan evaluasi.

“Kami mendorong agar setelah evaluasi, setelah dihentikan sementara, kemudian dievaluasi,” katanya.

Ia menekankan, angka keracunan hanyalah gejala permukaan dari masalah yang lebih serius. Menurutnya, akar persoalan justru terletak pada lemahnya sistem pengawasan dan perencanaan anggaran. Indef menyoroti distribusi bahan mentah ke dapur umum, dugaan penggunaan minyak babi, hingga praktik mark-up yang berulang.

“Kalau masalah mendasar tidak diperbaiki, keracunan hanya akan jadi pintu masuk dari masalah yang lebih besar ketika anggaran diperluas,” ujarnya.


Lonjakan Anggaran MBG

Pemerintah menargetkan ekspansi besar-besaran program MBG dalam dua tahun ke depan. Anggaran yang tahun ini tercatat Rp71 triliun direncanakan melonjak menjadi Rp335 triliun pada APBN 2026. 

Peningkatan hampir lima kali lipat itu dimaksudkan untuk memperluas jangkauan penerima manfaat.

Namun, bagi pengkritik, lonjakan anggaran tanpa pembenahan tata kelola justru bisa menambah jumlah korban. Risiko keracunan maupun penyalahgunaan dana dinilai lebih besar jika masalah pengawasan tidak segera ditangani.

Indef mengingatkan, membiayai program gizi skala nasional membutuhkan sistem rantai pasok yang kuat, pengawasan transparan, dan manajemen anggaran yang akuntabel. Tanpa itu, potensi pemborosan dan penyimpangan tetap terbuka.

Sejumlah orang tua siswa mengaku resah dengan rangkaian kasus keracunan. Mereka meminta pemerintah menjamin keamanan makanan sebelum program diperluas. 

“Anak saya sempat muntah-muntah setelah makan dari program itu. Kami jadi khawatir setiap kali menu dibagikan,” tutur salah satu wali murid di Jawa Tengah yang ditemui media lokal.

Di beberapa daerah, sekolah sempat menghentikan sementara distribusi makanan MBG sambil menunggu arahan lebih lanjut. Namun, tidak ada keputusan resmi di tingkat pusat untuk menghentikan program secara nasional.

Kepala sekolah di Bandung mengatakan, pihaknya tetap menjalankan program dengan menambah pengawasan internal. 

“Kami cek langsung bahan yang datang, meskipun pengawasan tetap terbatas. Anak-anak butuh makan, tapi keamanan juga penting,” ujarnya.


Pertaruhan Gizi dan Kepercayaan Publik

Program MBG sejak awal diluncurkan digadang sebagai investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia. Pemerintah menilai pemberian makanan bergizi gratis mampu meningkatkan konsentrasi belajar, menekan angka stunting, dan memperbaiki gizi anak sekolah.

Namun, rangkaian kasus keracunan justru menggerus kepercayaan publik. Jika tidak ditangani dengan transparan, risiko politis dan sosial bisa semakin membebani pemerintah, terutama menjelang ekspansi anggaran pada 2026.

Ekonom Indef menilai, perbaikan sistem bukan hanya soal higienitas makanan, tetapi juga menyangkut rantai pasok, standar penyedia, hingga mekanisme pertanggungjawaban anggaran. 

“Tanpa itu, program ini berisiko menjadi beban negara, bukan solusi,” kata Izzudin.

Pemerintah berjanji melibatkan Kementerian Kesehatan dan berbagai mitra dalam proses evaluasi. Namun, hingga kini belum ada gambaran detail mengenai mekanisme pengawasan baru, standar gizi, maupun prosedur distribusi yang akan diterapkan.

Bagi masyarakat sipil, transparansi evaluasi menjadi hal mendesak. Tanpa langkah nyata, kekhawatiran orang tua terhadap keamanan makanan tidak akan reda, sementara risiko keracunan tetap membayangi siswa di sekolah-sekolah.