Anggaran ketertiban dan keamanan dalam RAPBN 2026 meningkat menjadi Rp179,4 triliun. Polri mendapat alokasi terbesar Rp145,7 triliun, disusul BIN Rp16,5 triliun dan BNN Rp1,4 triliun. (Getty Images)

Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran ketertiban dan keamanan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan total anggaran untuk Kepolisian RI (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Narkotika Nasional (BNN) mencapai Rp179,4 triliun. 

Anggaran ini diarahkan untuk memperkuat keamanan nasional, menjaga ketertiban, serta mencegah kejahatan dan terorisme.

“Anggaran tersebut merupakan bagian dari prioritas pemerintah dalam membangun sistem pertahanan semesta. Fokusnya adalah penguatan kelembagaan, penegakan hukum, serta modernisasi sarana,” ujar Sri Mulyani saat menyampaikan Nota Keuangan RAPBN 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Dari total Rp179,4 triliun, Polri memperoleh porsi terbesar yaitu Rp145,7 triliun. Jumlah itu naik dari Rp138,5 triliun pada outlook 2025, atau meningkat sekitar 5,12 persen. BIN mendapatkan Rp16,5 triliun, sementara BNN Rp1,4 triliun.

Dengan besaran tersebut, Polri menjadi penerima anggaran terbesar ketiga dalam RAPBN 2026 setelah Badan Gizi Nasional (Rp268 triliun) dan Kementerian Pertahanan (Rp185 triliun). 

Alokasi anggaran Polri dialokasikan untuk modernisasi alat utama dan sarana prasarana sebesar Rp52,74 triliun, dukungan manajemen Rp73,09 triliun, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Rp14,92 triliun.

Menurut Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, target output Polri mencakup pemenuhan kebutuhan almatsus, penanganan tindak pidana narkotika, siber, judi, hingga penyelundupan manusia. 

Selain itu, terdapat operasi intelijen kontra-terorisme sebanyak 96 kali dan operasi kontra-separatisme sebanyak 86 kali.

Pelatihan integritas bagi aparatur sipil negara (ASN) dan aparat penegak hukum (APH) juga dimasukkan dalam program prioritas tahun depan. 

“Kami melihat kompleksitas tantangan keamanan terus meningkat, sehingga kapasitas Polri dan lembaga terkait perlu ditingkatkan,” tambah Sri Mulyani.

Namun, lonjakan anggaran ini turut menuai sorotan. Sejumlah pengamat dan kelompok masyarakat mempertanyakan akuntabilitas serta transparansi penggunaan dana tersebut.

Seorang pengunjuk rasa dalam aksi menolak kekerasan aparat di Jakarta pada Agustus lalu mengatakan, “Mereka dapat anggaran besar, tapi di lapangan masih banyak tindakan represif. Kami menuntut ada pengawasan ketat.” 

Pernyataan itu merujuk pada insiden tewasnya seorang pengemudi ojek online saat pengamanan demonstrasi di ibu kota.

Kementerian Keuangan menegaskan peningkatan anggaran keamanan tidak mengubah arah kebijakan fiskal. Pendapatan negara 2026 diproyeksikan naik 9,8 persen tanpa penambahan pajak baru. 

Pemerintah menekankan optimalisasi penegakan hukum perpajakan berbasis digital melalui sistem Coretax.

Defisit anggaran diperkirakan tetap terkendali di level 2,48 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menyebut strategi ini dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memberikan perlindungan bagi kelompok rentan.