Usulan Menteri HAM Natalius Pigai soal lapangan demonstrasi di DPR menuai kritik publik. Netizen menilai ide itu bukan solusi, melainkan membatasi suara rakyat. (Beritasatu.com)

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai melontarkan usulan kontroversial soal demonstrasi. Dalam kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian HAM di Denpasar, Bali, Jumat (12/9/2025), ia mengusulkan agar DPR menyediakan lapangan khusus untuk aksi massa di halaman gedung parlemen. 

Menurut Pigai, langkah itu diperlukan agar unjuk rasa tidak lagi dilakukan di jalan raya yang berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat.

“Kantor besar seperti DPR RI, halaman luas jangan sampai masyarakat demonstrasi di pinggir jalan, mengganggu kenyamanan orang. Sebaiknya dibuat lagi halaman depan, dibuatkan supaya (menampung) 1.000–2.000 orang,” kata Pigai. 

Ia juga menyebut, jika usulan ini diterima, pemerintah siap menyiapkan aturan hukum melalui Peraturan Menteri HAM untuk mengatur penyediaan ruang tersebut. 

Pigai menambahkan, pimpinan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun korporasi wajib hadir untuk menerima aspirasi langsung dari massa aksi.

Usulan ini muncul seiring dorongan Pigai agar kebebasan berpendapat tetap dijamin konstitusi, namun tidak mengganggu hak orang lain. 

Ia juga tengah mendorong revisi UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM untuk memperkuat kewenangan Komnas HAM, terutama dalam menghadapi pola pelanggaran yang kini tak hanya dilakukan negara tetapi juga aktor non-negara, termasuk korporasi.

Namun, ide “lapangan demo” tersebut justru disambut dengan gelombang kritik di media sosial. Sejumlah warganet menilai rencana itu bukan solusi, melainkan cara “mengandangkan” suara kritis. 

Kritik keras bermunculan, salah satunya di platform X yang menulis, “Bukan tempatnya yang salah, Pak. Tapi kebijakannya yang bikin rakyat turun ke jalan. Kalau kebijakannya benar, gak akan ada yang mau panas-panasan di jalan.”

Sindiran lain muncul di Instagram, dengan komentar, “Usul bagus, Pak! Sekalian kasih Wi-Fi gratis, kopi, sama sound system yang bagus biar teriaknya lebih enak didengar.” 

Ada juga yang menyinggung soal anggaran: “Bikin lapangan demo puluhan miliar, tapi RUU yang pro rakyat gak pernah disahkan. Logikanya di mana?” 

Bahkan ada yang menyamakan ide ini dengan konsep kebun binatang. “Nanti dibikin kayak kebun binatang ya, Pak? Ada jam berkunjungnya. Pagi demo, sore foto-foto sama anggota dewannya,” tulis seorang pengguna.

Reaksi publik ini mencerminkan krisis kepercayaan masyarakat. Banyak yang menilai, seberapa mewah pun lapangan yang dibangun, tetap tidak menjawab tuntutan utama demonstrasi. 

Kritik yang mengemuka juga menyoroti prioritas anggaran negara, di mana pembangunan lapangan khusus aksi dipandang tidak sejalan dengan minimnya legislasi pro-rakyat yang disahkan DPR.

Selain soal usulan lapangan, Pigai sebagai menteri pertama yang memimpin Kementerian HAM lembaga baru hasil pemisahan dari Kementerian Hukum dan HAM juga mendapat sorotan terkait penanganan kasus HAM di Papua. 

Aktivis HAM di Papua masih menyimpan pesimisme terhadap kemampuannya menyelesaikan konflik di wilayah itu, mengingat kompleksitas persoalan dan keterbatasan anggaran negara.