Uni Eropa resmi mengakui sertifikasi MSPO Malaysia, memperkuat akses sawit berkelanjutan ke pasar Eropa dan mendukung petani kecil. (creativecommons.org)

Uni Eropa (UE) secara resmi mengakui sertifikasi Minyak Sawit Berkelanjutan Malaysia atau Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) sebagai standar keberlanjutan yang kredibel dengan sistem ketertelusuran digital yang kuat. Keputusan ini diumumkan setelah kunjungan Komisioner UE untuk Lingkungan, Ketahanan Air, dan Ekonomi Sirkular yang Kompetitif, Jessika Roswall, ke Malaysia pada awal September 2025.

Pengakuan tersebut menjadi angin segar bagi industri sawit Malaysia yang tengah bersiap menghadapi penerapan Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) pada Desember 2025. 

Aturan EUDR mewajibkan komoditas seperti sawit, kopi, kakao, karet, kayu, dan kedelai yang masuk ke pasar Eropa harus terbukti tidak berasal dari lahan deforestasi setelah Desember 2020.

Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Datuk Seri Johari Abdul Ghani, menyebut langkah UE sebagai bukti kredibilitas sistem sertifikasi nasional. 

“MSPO memberikan jaminan legalitas, kepatuhan terhadap batas waktu, dan ketertelusuran digital, sekaligus memastikan bahwa lebih dari setengah juta petani kecil sepenuhnya menjadi bagian dari agenda keberlanjutan,” ujarnya dikutip dari The Edge Malaysia, Jumat (13/9).

Johari menambahkan, pengakuan ini memberi kepastian bagi pembeli internasional. 

“Hal ini meyakinkan pembeli global bahwa minyak sawit Malaysia bersumber secara legal, dapat dilacak, dan berkelanjutan, berlandaskan pada mata pencaharian petani kecil dan didukung oleh kerangka kerja nasional yang wajib,” katanya.

Sertifikasi MSPO pertama kali diperkenalkan pada 2015 dan sejak 1 Januari 2020 ditetapkan sebagai kewajiban bagi seluruh rantai pasok minyak sawit di Malaysia. 

Standar ini diaudit lembaga independen dan menetapkan batas deforestasi lebih ketat, yakni 31 Desember 2019. Data terbaru per Agustus 2025 mencatat 209.033 petani sawit telah bersertifikat MSPO dengan luas lahan mencapai 747.012 hektar.

Dari pihak UE, Komisioner Jessika Roswall menyatakan dukungan terhadap langkah Malaysia dalam mengurangi laju deforestasi. 

Dalam pernyataan bersama UE–Malaysia, ia menegaskan, pihaknya “memuji upaya Malaysia dalam menurunkan tingkat deforestasi ke level terendah sepanjang sejarah dan siap mendukung proyek bersama, termasuk membantu petani kecil memasok komoditas yang dapat dilacak dan berkelanjutan ke pasar Eropa.”

Sejalan dengan itu, kedua pihak juga menyepakati kerja sama teknis, mulai dari lokakarya virtual soal EUDR, hingga proyek percontohan untuk membantu petani kecil. 

Pemerintah Malaysia bahkan tengah menyiapkan sistem terpusat nasional yang mengintegrasikan data sertifikasi MSPO, peta poligon, dan dokumen legalitas agar mudah memenuhi persyaratan EUDR.

Meski demikian, Malaysia masih berstatus “standard risk” dalam klasifikasi UE, yang berarti 3 persen dari setiap pengiriman produk sawit harus diperiksa secara acak. Negeri jiran itu kini berupaya mengajukan status “low risk” guna meringankan beban pemeriksaan dan memperlancar ekspor ke Eropa.

Sumber resmi mencatat, Malaysia berhasil memangkas deforestasi hingga 70 persen dalam satu dekade terakhir. 

Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait integrasi data geolokasi petani kecil yang jumlahnya lebih dari setengah juta orang. Pemerintah berjanji akan terus melakukan engagement dengan industri untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap EUDR sebelum aturan tersebut efektif diberlakukan.